Suara.com - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tengah mendapat sorotan negatif dari dunia internasional, lantaran bersikap bungkam dan cenderung membiarkan genosida terhadap etnis Rohingya di negerinya.
Bahkan, Sydney Morning Herald (SMH), media massa berpengaruh di Australia, menurunkan artikel pada laman daringnya, Sabtu (2/9/2017), bahwa terkuncinya mulut Suu Kyi adalah pengkhianatan terhadap penghargaan Nobel Perdamaian. Suu Kyi pernah mendapat medali Nobel Perdamaian tahun 1991.
Ratusan warga sipil dibunuh, termasuk anak-anak. Desa-desa dibakar hingga rata dengan tanah. Puluhan ribu warga yang putus asa mencoba melarikan diri bersama anak-anak, di tengah kabar pembunuhan massal etnis Rohingya yang terus bergema.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres sebenarnya sudah memperingat adanya "humanitarian catastrophe", malapetaka kemanusiaan di wilayah Rakhine, Myanmar.
"Semua itu tidak terjadi di negeri yang dikuasai diktator. Ini terjadi di Myanmar, anggota ASEAN, yang pemimpin de factonya adalah Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian 1991 untuk perjuangan tanpa kekerasan demi demokrasi dan HAM," tulis jurnalis SMH, Lindsay Murdoch, dalam artikel berjudul "Myanmar crisis a 'human catastrophe' that betrays Suu Kyi's Nobel prize."
Selain Nobel Perdamaian, Suu Kyi juga pernah mendapat penghargaan yang sama atas perjuangannya dari Australian National University (ANU) tahun 2013.
Bahkan, dalam penganugerahan gelarnya, Rektor ANU Gareth Evans menyebut Suu Kyi sebagai "contoh keberanian dan tekad yang tenang dalam menghadapi penindasan serta pioner jalan damai menuju dunia yang lebih baik dan adil."
"Tapi, pemerintahan Suu Kyi sejak pekan kemarin, menolak masuk pekerja-pekerja kemanusiaan internasional, dan menolak petugas PBB untuk menolong Rohingya. Dia justru menuduh semuanya membantu teroris Islam yang menyerang 30 polisi Myanmar pada 27 Agustus," demikian dalam artikel SMH.
Petugas tinggi untuk HAM PBB, Zeid Raad al-Hussein, sudah membantah pernyataan Suu Kyi mengenai keberadaan teroris Islam di antara wara Rohingya.
Baca Juga: Tekad Melanie Subono saat Hadiri Sidang PBB tentang Buruh Migran
Murdoch dalam artikelnya lantas mengkritik secara tajam sikap Suu Kyi mengenai persoalan Rohingya.
"Suu Kyi menolak mengomentari bahwa ada 1,1 juta jiwa Rohingya yang tak diakui sebagai warga negara Myanmar. Dia mungkin tak mengontrol militer, tapi sebagai pemimpin, ia bisa melindungi Rohingya dari pembunuhan."
Sebaliknya, Suu Kyi justru menunjukkan sikap yang memusuhi etnis Rohingya, dengan menolak campur tangan PBB serta negara-negara ASEAN lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Mungkin, ini adalah waktu yang terbaik bagi Suu Kyi untuk mengembalikan medali Nobel Perdamaiannya," simpul Murdoch dalam artikelnya.
