Suara.com - Duta Besar Anti-Trafficking Indonesia for Migrant Wonder, Melanie Soebono, menilai pemerintah cenderung laman dalam merespons banyak persoalan yang dialami buruh migran.
"Bertahun-tahun saya bekerja dengan buruh migran, pemerintah itu lelet, kalau disorot baru dikerjain," kata Melanie di Restoran Kekini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).
Menurut artis yang juga aktivis HAM tersebut, kelambanan pemerintah itu disebabkan mereka hanya menyelesaikan persoalan berbasis kasus.
"Ada satu kasus, baru direspons. Setelah selesai, mereka bangga. Tapi, perlindungan terhadap buruh migran itu sendiri belum ada. Seharusnya pemerintah membuat banyak undang-undang untuk melindungi seluruh buruh migran, bukan cuma kasus per kasus,” kritiknya.
Karenanya, Melanie yang bakal hadir pada sidang ke-27 Komite Perlindungan Pekerja Migran PBB, 4-13 September 2017, bertekat menyampaikan kondisi minimnya perlindungan buruh migran Indonesia.
"Saya akan meresumekan kasus-kasus dan menekankan bahwa perlindungan buruh migran belum ada,” tegasnya.
