Suara.com - Organisasi di sejumlah daerah serentak melakukan aksi demonstrasi untuk mengecam pembantaian Muslim Rohingya yang dilakukan tentara Myanmar, Senin(4/9/2017). Demo mereka tidak saling berhubungan.
Di Nusa Tenggara Barat, sebanyak 22 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Peduli Myanmar menyatakan sikap bahwa kebiadaban militer Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya sudah merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga sepatutnya disikapi oleh dunia internasional.
"Maka dari itu, kami meminta agar persoalan ini bisa diseret ke Pengadilan Internasional karena sudah tergolong kejahatan kemanusiaan yang serius," kata Koordinator Umum Muhammad Isnaini sat berpidato di simpang empat Islamic Center, Kota Mataram.
Ormas yang nampak memberikan dukungan dalam aksi ini antara lain berasal dari Pemuda Pancasila, Gemahbudhi, Laskar Mujahidin, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Nahdlatul Wathan, PMII, dan HMI.
Dalam aksinya massa aksi juga meminta Indonesia segera mengambil langkah diplomatik terhadap negara-negara ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN dan meminta untuk mencabut nobel "Aung San Suu Kyi".
Sementara di Sumatera Barat, Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) meminta DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan sikap resmi terkait aksi kekerasan yang diterima etnis Rohingya di Myanmar, sebagai bentuk kepedulian sesama umat Islam.
"Kami minta pernyataaan resmi mereka sebagai perwakilan masyarakat Sumbar yang mengecam aksi kekerasan tersebut," kata Wakil Ketua FMM, Irfianda Abidin saat mengunjungi DPRD Sumbar di Padang.
Menurut dia selain mengeluarkan pernyataan sikap, pihaknya meminta DPRD Sumbar untuk mendorong Pemprov Sumbar mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya. Kemudian pihaknya meminta DPRD Sumbar untuk menyurati Kemendagri untuk menarik duta besar Indonesia yang ada di Myanmar dan mengusir duta besar Myanmar dari Indonesia.
"Langkah nyata harus dilakukan sebagai bentuk protes kita terhadap aksi kekerasan ini," sebut dia.
Bahkan pihaknya telah membuka pendaftaran kepada seluruh masyarakat Sumbar yang ingin berangkat ke Myanmar untuk berjihad membantu etnis Rohingya di Myanmar.
"Apabila usul kita tidak diproses maka kami akan memberangkatkan para mujahidin asal Sumbar untuk berjuang di Myanmar," kata Irfianda.
Selain mendatangi gedung DPRD Sumbar, rombongan FMM akan mendatangi kantor Budha Tzu Chi di kawasan Pondok, Padang Selatan. Mereka ingin meminta pernyataan sikap Budha Tzu Chi Sumbar terkait aksi kekerasan di Myanmar tersebut.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus menjelaskan dirinya mengecam aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya tersebut, bahkan meminta agar pelaku aksi itu dibawa ke mahkamah militer internasional untuk diadili. Terkait dengan pembukaan pendaftaran jihad, Guspardi menilai hal itu belum dapat dilakukan karena lokasinya berada di Negara Myanmar. Tentu dalam hal pemberangkatan orang itu harus melalui cara atau aturan yang berlaku dan secara legal.
"Kita tidak dapat mengirim orang begitu saja untuk berjuang di sana, semua sudah ada aturannya. Apalagi untuk mengirim pasukan Garuda yang dilakukan apabila ada permintaan dari PBB," katanya. (Antara)
TERPOPULER
