Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuka Indonesia bagi pengungsi warga Rohingya, Myanmar, yang mengalami krisis kemanusiaan di negara tersebut.
"Sebagai bangsa besar, sudah semestinya membantu untuk kemanusiaan bagi warga Rohingya untuk lokasi pengungsian untuk sementara waktu di salah satu pulau," kata Fadli Zon, di sela-sela acara pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Keberlanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/9/2017).
Ia mengatakan, langkah pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini dalam menyikapi krisis kemanusiaan di wilayah Rohingya masih normatif, seperti seruan dan kecaman terhadap perlakukan dari aparat militer di Myanmar.
"Namun perlu tindakan nyata sebagai negara yang besar dan berdaulat, seperti membuka diri untuk memberikan perlindungan terhadap warga Rohingya dengan memberikan tempat pengungsian di salah satu lokasi atau pulau," ujar politikus Partai Gerindra tersebut, seperti dilansir Antara.
Fadli Zon mengatakan, untuk kemanusiaan, Indonesia sejak zaman orde lama, orde baru sudah melakukan tindakan dan langkah nyata, seperti yang pernah terjadi saat konflik di Vietnam.
"Waktu itu Pemerintah Indonesia memberi perhatian besar pada segi kemanusiaan dengan memberikan tempat mengungsi di Pulau Galang," ujarnya.
Menyinggung terjadinya krisis kemanusiaan di Myanmar, Fadli mengungkapkan semua peserta anggota Parlemen Dunia juga mengecam tindakan kebiadaban manusia tersebut.
"Bahkan tidak saja dari negara mayoritas Islam, tapi juga para pemimpin dunia juga mengecam kekerasan yang terjadi di wilayah Rohingya," ucapnya.
Baca Juga: Sendirian, Bocah 6 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai 13 Apartemen
Ia menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia agar bisa mengatasi negaranya dan menegaskan supaya bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.
"Bila tidak didengarkan saran dari kita (Pemerintah Indonesia), harus berani juga mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menarik Duta Besar Indonesia untuk Myanmar dan bila perlu memutuskan hubungan diplomatik," kata Fadli Zon menegaskan.
