Infografis
Suara.com - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengeluarkan maklumat untuk menyikapi banyaknya aparat pengadilan yang terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/9/2017).
"Masih ada terjadi terulang kembali peristiwa tertangkap tangan oleh KPK, oleh sebab itulah MA mengeluarkan maklumat," ujar juru bicara MA Suhadi dalam jumpa pers di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Suhadi mengatakan selama ini MA sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga martabat lembaga.
Di antaranya, penerbitan Peraturan MA Nomor 7 tentang disiplin hakim, Peraturan MA Nomor 8 tentang tanggungjawab atasan langsung, dan Peraturan Nomor 9 tentang bagaimana mengelola laporan terhadap aparatur pengadilan.
MA, kata Suhadi, juga sudah melakukan pembinaan aparat pengadilan dengan melakukan akreditasi terhadap pengadilan-pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding.
"Artinya bahwa peningkatan terhadap pelayanan terhadap masyarakat, karena akreditasi itu adalah menggambarkan pelayanan standar terhadap masyarakat," kata dia.
Suhadi mengatakan MA akan mengirimkan maklumat ke seluruh lembaga peradilan.
"Dalam arti bawah hendaknya mereka itu betul harus mempelajari memahami dan mengamalkan apa yang telah dikeluarkan oleh MA, sebagaimana dibacakan dalam maklumat tersebut, dan diakhirnya bahwa siapa yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang digariskan tersebut akan diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.
Berikut isi dari Maklumat Ketua MA Muhammad Hatta Ali yang ditetapkan pada 11 September 2017:
1. Meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku hakim, aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan.
2. Memastikan tidak ada lagi hakim dan aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya antara lain:
4. Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim maupun Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan. [Maidian Reviani]
