Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict mengatakan pemerintah Indonesia mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut terlibat dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Yosef mengatakan bangsa ini sangat berpengaruh di Asean dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
