REGIONAL:
- Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto meminta pemerintah transparan terkait penetapan biaya tambahan bahan bakar pesawat domestik.
- Kementerian Perhubungan harus memperketat pengawasan agar maskapai tidak menaikkan harga tiket secara berlebihan dan membebani masyarakat luas.
- Pemerintah bersama Pertamina perlu menjaga stabilitas pasokan serta harga avtur di seluruh wilayah demi menjaga konektivitas nasional.
Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar penerbangan. Kebijakan ini mencuat di tengah potensi kenaikan harga tiket pesawat domestik akibat naiknya harga avtur.
Ia menilai bahwa kenaikan harga avtur memang dapat berdampak pada biaya operasional maskapai.
Namun, pemerintah tidak boleh membiarkan seluruh beban tersebut langsung dialihkan kepada masyarakat melalui kenaikan harga tiket.
“Kalau memang ada kenaikan biaya operasional akibat harga avtur, pemerintah harus memastikan hitungannya terbuka. Jangan sampai fuel surcharge ini justru menjadi ruang bagi kenaikan tiket yang berlebihan,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mendorong Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan fuel surcharge.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus transparan, proporsional, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi dunia usaha.
Ia juga meminta Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan.
Ia menegaskan, penerapan tarif tambahan bahan bakar harus diawasi agar tidak menjadi alasan bagi maskapai untuk menaikkan tarif secara tidak wajar.
“Jangan sampai setiap kali biaya operasional naik, masyarakat selalu menjadi pihak pertama yang menanggung bebannya. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kemampuan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain Edi Purwanto menjelaskan, transportasi udara memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah.
Bagi banyak daerah, terutama wilayah kepulauan, Indonesia timur, dan daerah terpencil, pesawat bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Oleh karena itu, Ia mendorong Kementerian BUMN dan PT Pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga avtur di seluruh bandar udara.
Ia meminta perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang memiliki biaya distribusi tinggi agar tidak terjadi ketimpangan harga yang berdampak pada tiket pesawat.
“Pertamina dan BUMN terkait harus memastikan pasokan avtur aman dan harga tetap stabil di seluruh bandara. Jangan sampai daerah-daerah yang jauh dan terpencil menanggung beban lebih besar, lalu akhirnya masyarakat juga yang terkena dampaknya,” pungkasnya.
TERPOPULER
