Suara.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai kekhawatiran anggota Dewan Pertimbangan Sidarto Danusubroto jika film G30S/PKI kembali diputar di tengah masyarakat tidak perlu terjadi.
"Masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa, kekhawatiran Pak Sidarto saya kira tidak perlu terjadi. Apalagi soal bahaya komunis, seluruh elemen Bangsa telah bersepakat tidak membolehkan ajaran ini ada di Indonesia karena jelas bertentangan dengan Pancasila," kata Sukamta kepada Suara.com, Senin (18/9/2017).
Pernyataan Sukamta terkait dengan rencana TNI AD akan memutar film G30S/PKI di berbagai wilayah.
Sukamta mendukung rencana TNI AD karena bertujuan untuk menanamkan pendidikan sejarah bangsa di kalangan masyarakat, terutama kalangan anak muda.
"Saya kira malah bagus jika imbauan TNI untuk memutar film ini bisa dilakukan bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Ke depannya berbagai film sejarah juga perlu diagendakan untuk diputar oleh TNI dan masyarakat secara luas," tambah politikus PKS.
Dia berpendapat film bernilai sejarah sudah seharusnya diputar ulang untuk edukasi.
"Agenda menonton film sejarah itu sesuatu yang baik, ini seperti melihat film Soekarno, Soedirman, Cut Nyak Dien. Bangsa yang besar tidak pernah melupakan sejarahnya. Bisa jadi versi cerita bisa berbeda dan diperdebatkan, tetapi setiap film pasti ada pesan-pesan yang positif," kata dia.
Sidarto meminta TNI AD mengurungkan niat menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
Dia juga meminta aktivis dan penyintas tragedi 1965 - 1966 tidak menggelar seminar atau diskusi dengan isu pembantaian massal 1965.
"Saya pribadi melihat itu (film G30S/PKI yang akan diputar TNI AD) kan produksi awal-awal, lalu kemudian ada seminar (tentang tragedi 65-66') di LBH juga. Ini dua titik yang berbeda kan, ada film ini dan ada seminar itu. Saya pikir sementara ini disejukkan dulu, tolong dua-duanya disetop dulu," kata Sidarta kepada wartawan di kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat.
"Pemerintah itu sekarang lagi super sibuk membangun ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan. Itu prioritasnya, jangan ada kegaduhan begitu ya. Sebab untuk menuju kekuatan ekonomi dunia perlu ada kestabilan politik," Sidarto menambahkan.
