Panglima TNI: Menhan Tidak Punya Kewenangan terhadap Saya

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap tidak ada pemaksaan untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI. Ryamizard mengingatkan setiap orang berhak menonton atau tidak film yang diproduksi zaman pemerintahan Soeharto.

"Asal film itu sesuai dengan kenyataan nggak apa-apa, itu pelajaran bagi kita semua. Tapi ya yang nonton siapa aja. Siapa yang mau nonton, tonton aja, nggak usah dipaksa-paksa," kata Ryamizard di
kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan instruksi agar semua jajaran TNI nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI tidak ada pemaksaan.

"Ya tanya sama menhanlah, sudah terlaksana kok. Saya tanya ada yang dipaksa engga, nggak ada. Tidak ada yang memaksakan. Kalau untuk prajurit, itu urusan saya. Ya memang harus dipaksa," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, hari ini.

Gatot menekankan memberikan instruksi kepada jajaran TNI untuk nonton bareng film tersebut merupakan haknya sebagai pemimpin tertinggi kesatuan tentara. Tidak boleh ada yang ikut campur, kecuali Presiden.

"Menhan tidak punya kewenangan terhadap saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden. Itu prajurit saya kok," ujar Gatot.

Ia tidak khawatir apabila instruksi tersebut dianggap sebagai kebijakan politik terkait kepentingan maju ke pemilu presiden tahun 2019.

"Sekarang apa sih yang nggak dipolitisasi? Kamu kawin juga bisa dipolitisasi kok. Biarin saja. Orang punya persepsi wajar yang penting jangan menyebarkan berita bohong. Kan gitu," kata Gatot.