Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon berharap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mau membuka institusi mana yang memesan 5000 senjata dengan mencatut nama Presiden.
"Memang ya, ini menjadi pertanyaan besar. Tapi saya juga tidak tahu yang dimaksud panglima TNI itu institusi mana," kata Fadli di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Fadli menuturkan, jika memang benar-benar ada institusi yang melakukan hal itu, mestinya bisa dibuka ke publik agar tidak menjadi berita simpang siur di masyarakat dan kejadian yang dulu terulang kembali.
"Karena kita kan punya mekanisme, prosedur dalam pengadaan alutsista, termasuk senjata," ujar Fadli.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, tidak boleh ada institusi yang memesan senjata jika institusi tersebut tidak punya kewenangan dalam pengadaan senjata.
"Itu sangat berbahaya. Kita hanya membolehkan yang punya hak untuk mengadakan senjata," ungkapnya.
Lebih lanjut, Fadli menilai, pernyataan Gatot tersebut merupakan warning telah ada kelompok yang akan melakukan tindakan-tindakan di luar hukum.
"Saya kira ini warning juga. Mudah-mudahan saja Panglima TNI bisa menjelaskan institusinya itu institusi mana. Kalau memang ada, itu salah, itu harus ditegur," jelas Fadli.
"Apakah ini institusi atau ada oknum-oknum mengatasnamakan institusi tersebut, ini harus kita pelajari," sambungnya.
Baca Juga: Jokowi Diminta Klarifikasi soal 5.000 Senjata Selundupan
Sebelumnya, dalam forum silaturahim bersama para Purnawirawan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), Gatot mengatakan ada institusi yang telah memesan 5000 pucuk senjata dan mencatut nama Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dan Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno serta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
