Gatot Kuak 5 Ribu Pucuk Senjata Ilegal, DPR: Siapa yang Memesan?

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya import ilegal 5 ribu pucuk senjata api yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo berpotensi membingungkan dan dikhawatirkan menimbulkan keresahan pada masyarakat. ‎

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara. Nah, ini 5 ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siapa? Dan untuk apa?" kata Hasanuddin dalam pernyataannya, Jakarta, (24/9/2017).‎‎

Apalagi, lima ribu pucuk senjata sama dengan kekuatan 5 batalion tempur.

"Ucapan Panglima soal masuknya ribuan senjata legal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas," kata dia.‎

Politikus PDI Perjuangan ini beranggapan bahwa ada kemungkinan pernyataan Gatot adalah benar. Harusnya, kata Hasanuddin, informasi ini dikoordinasikan ‎dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara dan bukan diungkap ke publik.‎

"Menurut prosedur yang saya tahu, kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikordinasikan dulu dan di cross check dengan aparat lain, seperti, Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam," kata dia.

"Kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum," tambah dia.

Hasanuddin kemudian menyarankan supaya informasi seperti ini lebih berhati-hati lagi disampaikan ke publik karena menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara.‎
‎
"Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan!" ujarnya.
‎
Sebagaimana diketahui, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia. Hal itu dia ungkapkan ‎dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.

‎