Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, kontrak pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia, sehingga menghasilkan infrastruktur yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana.
"Indonesia senang sekali bisa menjadi tuan rumah konferensi ini, karena sejak 100 tahun FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils) berdiri, acara ini merupakan yang pertama diselenggarakan di Indonesia," kata Basuki, usai membuka FIDIC International Infrastructure Conference bertema "Infrastructure Resilient- Improving Life", di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Ia mengatakan, uUntuk mendukung pembangunan infrastruktur tangguh bencana, baru-baru ini Kementerian PUPR telah mengeluarkan peta gempa paling baru, dimana pada peta gempa sebelumnya yang dikeluarkan 2010, hanya terdapat 81 sesar aktif pemicu gempa. Pada peta gempa 2017 diidentifikasi 295 sesar aktif.
"Kita (Indonesia) merupakan daerah rawan bencana, jadi kita harus menyiapkan infrastruktur yang siap mengadopsi kondisi-kondisi di daerah bencana. Risikonya bertambah, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi bagaimana mitigasi terhadap resiko itu yang harus kita lakukan," jelas Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga telah mengeluarkan regulasi terkait standar keamanan bangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya antisipasi terhadap bencana, seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan. Melalui Balitbang, Kementerian PUPR juga mengembangkan teknologi ramah bencana, seperti rumah instan sederhana sehat (Risha).
Pada kesempatan yang sama, Basuki mengatakan, standar kontrak yang dikeluarkan oleh FIDIC atau Organisasi Konsultan Internasional menjadi rujukan model kontrak yang digunakan di Indonesia sejak 1980. Standar kontrak FIDIC banyak digunakan pada kontrak konstruksi yang didanai lembaga internasional, seperti oleh Bank Dunia dan JICA.
Sebagai organisasi konsultan internasional, FIDIC juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan para insinyur, termasuk pengetahuan mengenai kontrak konstruksi.
Berkaitan dengan masih sedikitnya ahli-ahli Indonesia yang menguasai standar-standar FIDIC, apalagi ahli yang memiliki akreditasi sebagai "FIDIC trainer", maka pelaksanaan kali ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para ahli Indonesia untuk lebih mendalami pengetahuan tentang FIDIC.
Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Nugroho Pudji Rahardjo, President FIDIC, Jae-Wan Lee, dan Ketua ASPAC, Liu Luobing. Adapun yang mendampingi Menteri Basuki adalah Staf Khusus Menteri PUPR yang memiliki sertifikat ahli FIDIC, Sarwono Hardjomuljadi, Kepala Balitbang, Danis H. Sumadilaga, dan Kepala Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.
Sementara itu, Bambang Brojonegoro mengatakan, pengaturan mengenai kontrak konsultansi dibagi menjadi dua, yakni jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan non-konstruksi oleh Bappenas.
Menurutnya, infrastruktur tangguh bencana sangat diperlukan, karena skala dan dampak kerugian yang ditimbulkan makin besar.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, pemerintah telah memiliki kebijakan nasional dalam mitigasi bencana dalam manajemen bencana, diantaranya, meningkatkan kemampuan manajemen bencana di tingkat daerah, dukungan regulasi, pengetahuan, dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, media, komunitas, dan universitas.
FIDIC International Infrastructure Conference dilaksanakan 1-3 Oktober 2017, dan diikuti sekitar 1000 peserta, yang terdiri dari para pengambil keputusan, profesional, ahli, dan akademisi. Mereka berasal lebih dari 70 negara dan akan membahas berbagai aspek dan perkembangan mutakhir terkait ketahanan infrastruktur.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan Suara.com)
