Suara.com - Presiden Joko Widodo melarang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak terlibat dalam politik praktis. Larangan itu diutarakan Jokowi saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, kamis (5/10/2017) pagi.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait mendukung perintah Jokowi.
"Indonesia pernah 32 tahun di zaman Orde Baru, ketika TNI jelas masuk dalam politik praktis, sehingga demokrasi tidak terjadi di Indonesia," ujar Maruarar di Jalan Cisadane, nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2017).
Tidak hanya TNI, kata dia, Polisi yang masih aktif juga dilarang terjun ke kancah politik praktis.
"Kalau sudah pensiun boleh. Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sudah pensiun boleh. Pak Prabowo sudah pemsiun berpolitik boleh. Polisi sudah pensiun boleh," tukasnya.
Politikus yang akrab disapa Ara ini menerangkan, masyarakat Indonesia lebih senang dengan proses demokrasi kekinian. Karenanya, ia mengkhawatirkan kalau TNI kembali terjun ke dunia politik maka bakal menginterupsi proses demokrasi tersebut.
"Demokrasi di Indonesia tidak datang tiba-tiba. Melalui perjuangan reformasi yang panjang, dengan darah dan air mata. Jadi tidak boleh kembali ke zaman seperti Orba," tandasnya.
Baca Juga: Telisik Hadiah Jam Tangan Setnov, KPK Gandeng FBI
