Anies-Sandi Tegaskan Masih Tolak Reklamasi

Pebriansyah Ariefana | Suara.com

Sabtu, 07 Oktober 2017 | 06:33 WIB
Anies-Sandi Tegaskan Masih Tolak Reklamasi
Puluhan nelayan Muara Angke yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional (KNT) melakukan aksi Tolak Rekalamasi Teluk Jakarta di depan kantor Kemenko Maritim, di Jakarta, Kamis (22/9).

Suara.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menegaskan sampai kini masih menolak reklamasi Teluk Jakarta. Meski Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah membolehkan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

Pernyataan Anies-Sandi itu dinyatakan lewat salah satu Tim Sinkronisasi mere, Edriana Noerdin. Edriana mengatakan Anies-Sandi tidak ingin reklamasi dilanjutkan.

"Kita tunggu sebentar lagi Insya Allah Anies-Sandi akan dilantik, nanti mereka akan menyatakan sikap resmi yang sampai saat ini belum berubah yaitu secara tegas menolak reklaslmasi," kata dia, Jumat (6/10/2017) malam.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta Tuty Kusumawati membuat baik dicabutnya moratorium.

Ia menerangkan surat nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 telah ditandatangani Menteri Luhut pada 5 Oktober 2017 kemarin. Surat tersebut juga sudah diterima pemerintah DKI.

Kata Tuty, surat tersebut membatalkan atau mencabut surat Nomor 27.1/Menko/Maritım/lV/2016 yang pernah dikeluarkan Menko Maritim pada 19 April 2016 lalu.

"Intinya itu mencabut. Kan yang lalu Pak Menko Maritim sudah pernah mengeluarkan surat ya. Nah itu dicabut. Pencabutan penghentian sementara moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta kepada gubernur," kata Tuty.

Menindaklanjuti surat tersebut, pemerintah DKI hari ini akan melayangkan surat ke pimpinan DPRD Jakarta dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Satu kepada DPRD mohon untuk segera dibahas dan disetujui bersama, dilakukan paripurna persetujuan untuk perda. Kemudian untuk ATR persetujuan substansi," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemprov DKI Bersyukur Luhut Cabut Moratorium Reklamasi 17 Pulau

Pemprov DKI Bersyukur Luhut Cabut Moratorium Reklamasi 17 Pulau

News | Jum'at, 06 Oktober 2017 | 13:52 WIB

Djarot Curiga terhadap DPRD Jakarta soal Raperda Reklamasi

Djarot Curiga terhadap DPRD Jakarta soal Raperda Reklamasi

News | Kamis, 14 September 2017 | 13:57 WIB

Luhut Tegaskan Reklamasi Pulau C dan D Harus Jalan Terus

Luhut Tegaskan Reklamasi Pulau C dan D Harus Jalan Terus

Bisnis | Kamis, 14 September 2017 | 02:00 WIB

NJOP Pulau C dan D Rp3,1 Juta, Djarot Bantah Didikte Pengembang

NJOP Pulau C dan D Rp3,1 Juta, Djarot Bantah Didikte Pengembang

News | Selasa, 12 September 2017 | 13:33 WIB

KemenLHK Minta DKI Awasi Reklamasi Pulau C dan D

KemenLHK Minta DKI Awasi Reklamasi Pulau C dan D

News | Rabu, 06 September 2017 | 13:32 WIB

Pemerintah Akan Cabut Sanksi Reklamasi Agung Sedayu Group

Pemerintah Akan Cabut Sanksi Reklamasi Agung Sedayu Group

News | Rabu, 06 September 2017 | 12:57 WIB

BPN Sebut Penerbitan Sertifikat HGB Pulau D Diminta Jokowi

BPN Sebut Penerbitan Sertifikat HGB Pulau D Diminta Jokowi

News | Selasa, 29 Agustus 2017 | 15:18 WIB

Sertifikat HGB Pulau D Keluar karena Pertimbangan Investor

Sertifikat HGB Pulau D Keluar karena Pertimbangan Investor

News | Selasa, 29 Agustus 2017 | 14:26 WIB

PT KNI Dapat 'Jatah' Pulau Reklamasi, BPN klaim Sesuai Prosedur

PT KNI Dapat 'Jatah' Pulau Reklamasi, BPN klaim Sesuai Prosedur

News | Selasa, 29 Agustus 2017 | 12:33 WIB

Haji Lulung Usul Lanjutkan Raperda Reklamasi, Pemprov Sepakat

Haji Lulung Usul Lanjutkan Raperda Reklamasi, Pemprov Sepakat

News | Kamis, 03 Agustus 2017 | 15:41 WIB

Terkini

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:57 WIB

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:49 WIB

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:47 WIB

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:40 WIB

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:24 WIB

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:11 WIB

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:06 WIB

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:01 WIB