Mensos: Jangan Ada Penerima Bansos yang Terlewat

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa minta pendamping PKH secara detail menyisir ulang warga kurang mampu di wilayahnya. Hal ini mengingat pada 2018, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH bertambah menjadi 10 juta, dari sebelumnya hanya 6 juta penerima pada 2017.

"Sisir kembali, jangan sampai ada keluarga yang seharusnya memperoleh bantuan sosial malah justru terlewat," pesan Khofifah, saat pencairan PKH di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017)

Ia mengatakan, keakuratan data menjadi poin utama tepat tidaknya sasaran bantuan sosial tersebut dan pendamping adalah ujung tombak Kementerian Sosial dalam penyaluran PKH tersebut. Pendamping dan operator harus siap menghadapi tambahan penerima bantuan PKH dari 6 juta menjadi 10 juta penerima, dan bantuan pangan dari 1,28 juta menjadi 10 juta KPM.

"Jangan anggap sepele, karena tugas ini berat, jadi harus ulet dan detail. Karenanya butuh komitmen kuat baik dari pendamping, bank penyalur, dan pemerintah daerah, agar program ini berjalan on the track dan sesuai harapan," ujarnya.

Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, kata Khofifah, penambahan jumlah KPM pada 2018 sebanyak 460.447 keluarga. Saat ini jumlah KPM ada 969.513 keluarga, dengan total bantuan PKH sebanyak Rp1,83 triliun. Adapun total bansos yang digelontorkan pemerintah kepada Provinsi Jawa Tengah senilai Rp5,34 triliun.

Khofifah menerangkan, target pembangunan 2018, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2018, menetapkan tingkat kemiskinan 9-10 persen dan tingkat pengangguran terbuka 5,3-5,5 persen pada rasio gini 0.38. Target ini ditetapkan dengan mengacu pada jumlah penduduk miskin sesuai survei BPS September 2016, yaitu sekitar 27,8 juta jiwa.

"Saya optimistis target tersebut bisa terpenuhi. Perluasan PKH ini menjadi salah satu cara yang ditempuh, selain program yang dilaksanakan berbagai kementerian dan lembaga  lainnya. Bismillah, semoga semua berjalan lancar dan bermanfaat," imbuhnya.

Khofifah menambahkan, PKH menjadi program unggulan nasional dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), PKH menjadi program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio.

"Angkanya tinggi sekali dibandingkan peringkat kedua dan ketiga program lainnya, yakni Program Indonesia Pintar dan subsidi listrik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga minta dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di daerah masing-masing dan mensinergikan PKH dengan program bansos lainnya di daerah.

(** Artikel ini merupakan kerja sama Kemensos dan Suara.com)