Setiap pemilihan kepala daerah di Papua, baik itu ditingkat kabupaten maupun provinsi sering kali terjadi konflik horizontal. Untuk menyelesaikan konflik di masyarakat itu, Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya mengatakan solusinya adalah mengubah sistem pilkadanya.
Dia mengusulkan khusus untuk Papua, pemilihan Bupati atau Gubernur melalui DPRD berdasarkan usulan musyawarah adat.
"Masalah pendekatan Papua saya beri masukan, ke depan Pilkada di Papua ini melalui pemilihan di DPRD. Pemilihan melalui DPR ini bisa dengan calonnya diambil melalui musyawarah adat," kata. Lenis di kantornya, Jalan Veteran III Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).
Dia menjelaskan, prosesnya dimulai dari bakal calon yang ingin maju menjadi Bupati atau Gubernur dinilai secara khusus visi-misinya oleh masyarakat adat. Menurutnya Pilkada langsung seperti sekarang untuk masyarakat Papua tidak cocok, sebab selalu menimbulkan konflik di masyarakat.
"Kalau pola seperti sekarang ini dibiarkan terus, masyarakat Papua ini berkelahi terus, tak akan terjadi perdamaian. Itu bisa mengancam keamanan negara," ujar dia.
Maka dari itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri segera mengevaluasi masalah Pilkada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebab, kata dia, Papua wilayah khusus sehingga perlu penanganan khusus juga.
"Kemudian penegak hukum, KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan coba tegakkan yang benar. Patuhi Undang-undang, kita anak bangsa punya hak politik yang sama. Jadi jangan sampai terjadi yang salah dimenangkan, yang menang dikalahkan, ini kan salah," kata dia.
Selain itu, Lanis juga menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih banyak turun langsung ke daerah-daerah Papua memantau kinerja penyelenggara pemerintah di sana. Selama ini Kemendagri dinilai jarang turun ke lapangan meninjau kinerja pemerintahan daerah di Papua.
Baca Juga: Stafsus Jokowi Sarankan Polisi Suruh 11 Warga Pulang ke Papua
"Coba pemerintah dalam hal ini Kemendagri sebagai pembina pemerintah Papua turun langsung ke lapangan. Mengecek pemerintahan berjalan atau tidak, terus apa kinerjanya, seperti apa track recordnya, keberhasilannya seperti apa, cek dulu di lapangan. Terus berapa kali ke luar negeri, harus ditanyakan juga kepala daerahnya. Kalau memang sudah cek di lapangan baru laporkan ke Presiden, orang ini baik, orang ini tidak baik," kata dia.
