Suara.com - DPR akan mengambil keputusan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hari ini.
Saat ini, rapat masih berlangsung. Di tengah rapat, Fraksi Demokrat menawarkan menempuh lobi untuk menyelesaikan perbedaan antara fraksi yang menolak perppu dijadikan UU dan yang menyetujuinya.
"Apabila pemerintah sepakat menyampaikan revisi dalam paripurna, maka Fraksi Demokrat membuka diri menerima perppu itu. Apabila nyata nyata pemerintah tidak tegas setuju revisi, maka berat hati PD menolak Perppu Ormas. Maka, kami usulkan lobi untuk mencari jalan tengah demi bangsa ini," kata Sekretaris Demokrat Didik Mukrianto ketika interupsi.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan 100 persen menerima perppu disahkan menjadi UU.
Fraksi Golkar juga menyatakan menerima. Sementara Fraksi Gerindra menolak.
Setelah Fraksi Demokrat selesai menyatakan sikap, giliran Fraksi PKB bicara. Fraksi ini menerima perppu menjadi UU, tetapi dengan syarat dilakukan revisi terhadap UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.
Sekretaris Fraksi PKS Sukamta menegaskan fraksinya menolak perppu dan menolak dijadikan UU. Dia menawarkan rapat paripurna menempuh voting untuk membuat keputusan.
"Kami mengusulkan voting per fraksi," ujar dia.
Sementara Fraksi PPP menyatakan menerima perppu dijadikan UU dengan catatan ada revisi.
Fraksi Nasdem juga menerima perppu menjadi UU.
Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan dan belum seragam, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon memutuskan untuk dilakukan forum lobi sebelum keputusan.
"Karena banyak perbedaan sikap untuk itu kita tawarkan forum lobi," kata Fadli yang kemudian disetujui peserta rapat.
