Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan melibatkan Ketua RT dan RW dalam pengawasan penerimaan Kartu Jakarta Pintar Plus.
"Dalam perencanaan kemarin kami sebutkan review penerima KJP bukan saja data sekolah. Nanti kami akan mendayagunakan jaringan RT RW untuk ikut mereview data," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Anies tidak ingin bantuan pendidikan untuk warga Jakarta tidak mampu salah sasaran. Dengan adanya data dan peran Ketua RT dan RW diharapkan penerimaan sesuai target pemerintah DKI.
"Memastikan bahwa penerima KJP adalah memang benar target yang membutuhkan. Itu paling penting," kata Anies.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah memastikan program unggulan Anies dan Sandiaga Uno sudah masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018.
Salah satunya adalah program KJP Plus dengan anggaran yang diusulkan eksekutif Rp4,1 triliun. Anies memastikan besaran nominal bantuan KJP sama dengan yang pernah ia tawarkan saat kampanye di Pilkada Jakarta 2017 lalu.
"Rencananya begitu," kata Anies.
Dengan bantuan tersebut, pemegang KJP Plus mendapatkan diskon belanja pendidikan dan gratis masuk museum. Adapun keunggulannya bisa ditarik tunai.
Kasaran alokasi bulanan KJP Plus untuk SD Rp250 ribu, SMP Rp300 ribu, SMA Rp420 ribu, SMK Rp450 ribu, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rp300 ribu.
Baca Juga: Program Andalan Anies, KJP Plus, Diusulkan Dapat Anggaran Rp4,1 T
