Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik menilai anggaran Rp800 miliar program down payment (DP) rumah 0 rupiah Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno terlalu kecil.
"Kemarin udah masuk DP 0 rupiah, cuman menurut saya masih kecil. Kalau Rp800 miliar kan kecil. Itu terlalu kecil," ujar Taufik di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Anggaran itu sebelumnya dimasukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018.
Menurut Taufik, anggaran Rp800 miliar sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran rumah susun pemerintah DKI pada tahun 2017.
"Yang dulu saja Rp2,5 triliun untuk rumah susun," kata Taufik.
Ia menjelaskan, untuk merealisasikan program tersebut dengan baik perlu tambahan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
"Saya kira supaya gigit, minimal Rp1-2 triliun lah," kata Taufik.
Lebih jauh, ia mengklaim sudah banyak pihak swasta yang tertarik dengan program DP 0 rupiah Pemerintah DKI.
"Kalau swasta dia sendiri bikin DP 0 rupiah. Dia menyambut keinginan Pemda DKI, jadi dia bantu juga bikin lah rumah yang DP 0 rupiah," katanya.
Baca Juga: Program Rumah Berlapis, Sandiaga Jelaskan Bedanya dengan Rusun
Tetapi, kata Taufik, program rumah DP 0 rupiah yang akan dikerjakan pihak swasta khusus untuk warga yang memiliki penghasilan Rp7 juta perbulan.
"Rata-rata kan kalau yang begitu rumah Rp300 juta. Supaya dia bisa mencicil, orang berpenghasilan Rp7 juta. 30 persen (gajinya) buat cicil dong," kata Taufik.
