Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas nasional pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang semata-mata untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain. Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR adalah bendungan, irigasi, jalan dan jembatan, jalan tol, air bersih, sanitasi, perumahan, dan permukiman, yang turut berkontribusi pada meningkatnya daya saing Indonesia.
Komitmen mewujudkan Nawacita Presiden RI melalui pembangunan infrastruktur PUPR telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2015-2019. Capaian selama 3 tahun ini, antara lain pembangunan 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai), dimana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari yang semula 761.542 ha (11 persen) menjadi 859.626 ha (12,9 persen).
Selain itu, pembangunan jalan nasional di berbagai daerah sepanjang 2.623 km, jembatan 29.859 m, dan hingga 2017, jalan tol yang dibangun sebagian besar dengan dana non APBN, yang akan selesai sepanjang 568 km, dengan target 2019 akan bertambah 1.851 km. Kementerian PUPR juga telah meningkatkan kapasitas sistem penyediaan air minum mencapai 20.430 liter/detik dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 2.204.939 unit dalam 3 tahun ini.
“Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut harus didukung dengan kesiapan rantai pasok industri konstruksi, juga sumber daya konstruksi yang meliputi usaha pemasok bahan bangunan/material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja konstruksi,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt. Dirjen Bina Konstruksi, Danis H. Sumadilaga, dalam "Konstruksi Indonesia 2017" dan "The Big 5 Construct Indonesia 2017" yang dihelat bersamaan dengan "Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017", di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu (8/11/2017).
Ia menambahkan, Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi membawa harapan baru untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui penguatan stakeholder jasa konstruksi. Oleh karena itu, tema yang diusung pada ajang Konstruksi Indonesia 2017 ini adalah ”Era Baru Industri Konstruksi Indonesia”, yang dianggap relevan dengan kelahiran Undang-Undang Jasa Konstruksi.
”Presiden RI, Bapak Joko Widodo, saat membuka sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara serentak untuk seluruh Wilayah Indonesia di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta beberapa waktu lalu, telah menekankan pentingnya kita semua menjaga mutu setiap pekerjaan dan terus mengikuti perkembangan teknologi,” jelasnya
Untuk menjawab hal tersebut, maka dalam penyediaan sumber daya konstruksi harus dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab, dan senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga mutu kualitas hasil industri konstruksi tetap terjaga.
Konstruksi Indonesia 2017 merupakan ajang pertemuan stakeholders konstruksi, baik dari dalam maupun luar negeri. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah yang tepat untuk mencari solusi bersama, sekaligus tempat berkoordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan rantai pasok sumber daya industri konstruksi.
Pameran konstruksi terbesar ini diikuti oleh 222 booth peserta yang berasal dari berbagai negara, seperti Jerman, Malaysia, Singapura, Iran, Korea, dan sebagainya. Kementerian PUPR turut ambil bagian dalam pameran tersebut, dengan menampilkan informasi mengenai dukungan infrastruktur yang sudah selesai, sedang, dan akan dibangun, termasuk skema kerja sama dalam pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045, bila pertumbuhan ekonomi konsisten rata-rata 5 persen.
"Kalau konsisten mempertahankan itu, maka Indonesia akan menjadi negara dengan high income pada 2038, dan bisa dikategorikan sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita mendekati US$ 20 ribu," jelas Bambang.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan modal untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
