Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan semenjak pemerintah dipimpin Presiden Joko Widodo, KPK selalu menjadi sasaran pertarungan politik kelompok berkepentingan. Dampaknya, penegakan hukum semakin lemah.
"Kita tidak kaget atas kondisi ini ya, karena memang KPK ini nampaknya dari sejak awal 2014, ketika Jokowi jadi Presiden di rezim ini itu memang sepertinya KPK hampir-hampir tidak pernah berhenti dilakukan namanya mendekonstruksi, mendelegitimasi dan menurunkan marwah KPK," kata Ari dalam diskusi "Membahas Isu Politik Aktual" di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Ari menambahkan sejak Jokowi jadi Presiden, pengawasan ekstra terhadap KPK tak pernah berhenti. Bahkan, terdapat upaya-upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah.
"Terakhir pembentukan pansus (angket di DPR) yang terbaru. Nah kemudian hari ini adalah kriminalisasi terhadap ketua KPK dan komisionernya yang saat ini lagi dipermasalahkan di Bareskrim Polri," ujar Ari.
Berkali-kali Jokowi menegaskan di berbagai kesempatan akan melakukan penguatan hukum, terutama KPK. Namun itu cenderung kontradiksi dengan fakta yang terjadi di lapangan.
"Pak Tito mengatakan persoalan Novel harus dituntaskan. Kenapa sampai hari ini persoalan-persoalan itu tak cenderung secara konstruktif menguat? Malah melemah. Justru berakhir pada hari ini komisioner KPK dikriminalisasi," tutur Ari.
Sejak pertamakali Jokowi menjabat kegaduhan politik selalu saja terjadi. Akibatnya, instabilitas politik juga terjadi.
"Pesan Kapolri di media massa hari ini sebenarnya Kapolri tidak ingin masuk ke dalam kegaduhan baru yang akan menciptakan instabilitas politik. Sebenarnya kalau dari pesan-pesannya sudah jelas, tapi kenapa kegaduhan itu terus terjadi," ujar Ari.
Ari mensinyalir kegaduhan politik ini sengaja diciptakan oleh kelompok yang berkepentingan secara politik. Sehingga, isu-isu penegakan hukum terus dimainkan, hingga menyasar lembaga KPK yang selama ini terus dipersoalkan.
Menurut Ari kegaduhan politik akan terus berlangsung dan akan semakin terasa mendekati pemilu presiden tahun 2019. Sebab, semakin mendekati tahun-tahun politik, akan ada upaya pembelahan di masyarakat oleh para kelompok berkepentingan.
"Kenapa ini terjadi? Saya melihatnya bahwa eskalasinya kesini semakin menguatkan memang pembelahan di masyarakat nampaknya terjadi. Bukan hanya pada persoalan ini (kriminalisasi KPK), tapi juga pembelahan dari unsur sekatan primordialitas, frekuensi politik, juga pembelahan kepentingan," kata Ari.
"Kita tidak kaget atas kondisi ini ya, karena memang KPK ini nampaknya dari sejak awal 2014, ketika Jokowi jadi Presiden di rezim ini itu memang sepertinya KPK hampir-hampir tidak pernah berhenti dilakukan namanya mendekonstruksi, mendelegitimasi dan menurunkan marwah KPK," kata Ari dalam diskusi "Membahas Isu Politik Aktual" di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Ari menambahkan sejak Jokowi jadi Presiden, pengawasan ekstra terhadap KPK tak pernah berhenti. Bahkan, terdapat upaya-upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah.
"Terakhir pembentukan pansus (angket di DPR) yang terbaru. Nah kemudian hari ini adalah kriminalisasi terhadap ketua KPK dan komisionernya yang saat ini lagi dipermasalahkan di Bareskrim Polri," ujar Ari.
Berkali-kali Jokowi menegaskan di berbagai kesempatan akan melakukan penguatan hukum, terutama KPK. Namun itu cenderung kontradiksi dengan fakta yang terjadi di lapangan.
"Pak Tito mengatakan persoalan Novel harus dituntaskan. Kenapa sampai hari ini persoalan-persoalan itu tak cenderung secara konstruktif menguat? Malah melemah. Justru berakhir pada hari ini komisioner KPK dikriminalisasi," tutur Ari.
Sejak pertamakali Jokowi menjabat kegaduhan politik selalu saja terjadi. Akibatnya, instabilitas politik juga terjadi.
"Pesan Kapolri di media massa hari ini sebenarnya Kapolri tidak ingin masuk ke dalam kegaduhan baru yang akan menciptakan instabilitas politik. Sebenarnya kalau dari pesan-pesannya sudah jelas, tapi kenapa kegaduhan itu terus terjadi," ujar Ari.
Ari mensinyalir kegaduhan politik ini sengaja diciptakan oleh kelompok yang berkepentingan secara politik. Sehingga, isu-isu penegakan hukum terus dimainkan, hingga menyasar lembaga KPK yang selama ini terus dipersoalkan.
Menurut Ari kegaduhan politik akan terus berlangsung dan akan semakin terasa mendekati pemilu presiden tahun 2019. Sebab, semakin mendekati tahun-tahun politik, akan ada upaya pembelahan di masyarakat oleh para kelompok berkepentingan.
"Kenapa ini terjadi? Saya melihatnya bahwa eskalasinya kesini semakin menguatkan memang pembelahan di masyarakat nampaknya terjadi. Bukan hanya pada persoalan ini (kriminalisasi KPK), tapi juga pembelahan dari unsur sekatan primordialitas, frekuensi politik, juga pembelahan kepentingan," kata Ari.
