Infografis
Suara.com - Sebanyak 400 lebih staf ahli gubernur, bupati, wali kota dari seluruh Indonesia berkumpul di Kota Bandung menggelar rapat koordinasi nasional.
Melalui rakornas ini, staf ahli dituntut lebih optimal dalam melakukan tugas memberikan masukan kepada kepala daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara pembukaan rakornas staf ahli gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia yang digelar di Hotel Aryaduta, Jalan Sumatera 51, Kota Bandung.
Staf ahli gaya baru ini menuntut peran lebih optimal dari para staf ahli dalam memberikan masukan kepada kepala daerah. Jangan hanya mengeluhkan soal status atau fasilitas dan pendapatan.
"Makanya dalam Rakornas ini jangan lagi membicarakan keluhan dan curhat. Tapi kita bicarakan optimalisasi peran staf ahli dalam memberikan masukan kepada pejabat di atasnya termasuk bupati, wali kota dan para gubernur bagaimana caranya kemudian masukan tersebut bisa mengakselerasi pembangunan dan juga tentu saja masukan bagi program-program OPD,” kata Aher.
“Jadi, hasil pertemuan Bandung ini munculkanlah ikon baru di Bandung ini namanya Staf Ahli gaya baru versi Bandung,” kata dia.
Hal yang sama juga disampaikan menteri dalam negeri dalam sambutannya yang diwakili Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani. Dia mengungkapkan hal yang sama dengan Aher. Menurut Hamdani Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mengoptimalkan peran Staf Ahli bagi pembangunan di daerah.
“Secara tegas kita katakan bahwa komitmen Kementerian Dalam Negeri bagaimana mengoptimalkan peran para Staf Ahli kepala daerah itu tidak kita ragukan lagi,” kata Hamdani dalam sambutannya.
“Kepala daerah wajib hukumnya mengoptimalkan peran dari para Staf Ahli,” tambahnya.
Pada saat yang sama, Aher juga menekankan kepada para Staf Ahli bahwa sesuai dengan tupoksinya bisa menghilangkan sekat-sekat jabatan dan ego sektoral para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan daerah. Staf Ahli harus mampu menguraikan secara terperinci janji-janji politik kepala daerah yang belum termuat secara jelas dalam program-program pembangunan.
