Infografis
- Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk memperkuat payung hukum Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
- Keputusan ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai penugasan anggota Polri di berbagai jabatan sipil.
- Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan rampung Januari 2026 dan mengatur kriteria, seleksi, serta batasan penugasan polisi.
Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis yang dinilai akan menjadi tonggak penting dalam reformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Presiden Prabowo memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang secara spesifik akan memperkuat dan memberikan payung hukum yang lebih kokoh bagi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.
Langkah ini dipandang sebagai sebuah respons proaktif untuk memberikan kepastian hukum dan mengakhiri polemik seputar penugasan anggota Polri di berbagai jabatan sipil.
Analis Politik, Hukum, dan Isu Intelijen, Boni Hargens, menilai keputusan ini mencerminkan sikap tegas dan kepemimpinan yang kuat dari Presiden Prabowo.
Menurutnya, pemerintah tidak goyah oleh kritik, melainkan memilih untuk membangun fondasi hukum yang lebih solid bagi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Langkah pemerintah ini bukan sekadar reaksi defensif, melainkan strategi komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dan menghindarkan multitafsir terhadap kebijakan penugasan polisi," ujar Boni Hargens dalam analisisnya, Senin (22/12/2025).
Sebelumnya, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang bertujuan menata penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi memicu perdebatan. Komite Reformasi Polri bahkan menuding aturan tersebut berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, alih-alih mencabut Perpol tersebut, pemerintah justru mengambil jalan untuk memperkuatnya melalui instrumen hukum yang hierarkinya lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah.
Boni memandang langkah ini sebagai cerminan kepemimpinan yang berani dan berorientasi pada kepentingan strategis nasional.
Baca Juga: Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
"Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengambil kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan nasional, selama tetap dalam koridor hukum dan konstitusi," jelasnya.
PP yang tengah disusun ini akan mengatur secara jauh lebih rinci dan terukur mengenai mekanisme penugasan polisi di jabatan sipil.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, telah memberikan kepastian bahwa PP ini akan rampung pada Januari 2026.
Adapun substansi utama dari PP tersebut akan mencakup beberapa poin krusial, di antaranya:
- Kriteria kompetensi dan kualifikasi yang jelas untuk penugasan jabatan sipil.
- Mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- Batasan waktu penugasan serta adanya evaluasi berkala.
- Pengawasan dan pelaporan yang melibatkan berbagai lembaga terkait.
- Sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran prosedur penugasan.
- Harmonisasi aturan dengan putusan MK dan peraturan perundangan terkait lainnya.
Dengan adanya PP ini, diharapkan segala keraguan dan multitafsir hukum yang selama ini menjadi sumber kontroversi dapat diakhiri.
Kehadiran PP ini akan menjadi payung hukum yang kuat, memastikan setiap penugasan anggota Polri di jabatan sipil didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan institusional yang objektif, bukan kepentingan sesaat.
