Sebelum eks demonstran anti-Ahok ini menggelar reuni, sejumlah pihak sudah mewanti-wanti agar mereka menaati perjanjian izin kegiatan mereka, yakni keagamaan, bukan politik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Jumat, menegaskan kawasan Tugu Monas tak boleh digunakan untuk kegiatan politik.
Ia mengatakan, ketentuan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Gubernur N 160/2007 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
Pergub yang baru diteken setelah ia dan Anies Baswedan menjadi pemimpin pemprov DKI itu menjelaskan, kawasan Tugu Monas bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.
"Karena yang dibolehkan di sini (kawasan Monas) adalah kegiatan keagamaan, kebudayaan, olahraga, dan sosial," tegas Sandiaga.
