Suara.com - Surat Presiden Joko Widodo terkait pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dibacakan dalam rapat paripurna DPR, siang ini.
Surat bernomor R-54/Pres/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017 berisi pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI dan pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI.
Setelah surat ini dibacakan, selanjutnya diserahkan ke Komisi I. Komisi I akan mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi.
"Terhadap surat yang masuk, maka akan dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata pimpinan rapat paripurna Fadli Zon.
Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan komisi akan segera menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan.
"Sesuai jadwal setelah acara (paripurna) ini kami di Komisi I akan rapat koordinasi untuk menentukan kapan acara fit and proper test," ujar Tubagus.
Dia mengatakan uji kelayakan dan kepatutan kemungkinan diselenggarakan pada Rabu (6/12/2017).
"Diprediksi dilaksanakan besok hari Rabu supaya minggu depan sudah segera dilaporkan dan kami tidak punya lagi beban. Yang penting minggu ini selesai," ujarnya.
Fraksi Nasdem mengungkapkan tantangan Panglima TNI yang akan datang.
"Mau siapapun sama tantangannya ke depan pertama dia harus membangun soliditas TNI. Kedua terus mengupayakan program MEF terwujud 2024, ketiga adalah segera mempersiapkan TNI untuk mewujudkan netralitas dalam menghadapi pemilu dan pilkada," kata anggota Komisi I Fraksi Nasdem Supiadin.
Supiadin berharap Hadi bisa mewujudkan pembangunan alutsista secara proporsional dan memprioritaskan kekuatan wilayah perbatasan.
"Visi misi panglima kita akan dalami," ujarnya.
TERPOPULER
