- Teka-teki suksesi Menko Polkam memanas.
- Tiga nama jenderal senior jadi kandidat kuat.
- Sosok kuat dan diterima publik jadi kriteria.
Suara.com - Kabut misteri menyelimuti salah satu kursi paling panas di kabinet, posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Seiring spekulasi pergantian Budi Gunawan, sebuah teka-teki besar kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Siapa sosok yang akan dipercaya menjadi dirigen keamanan nasional?
Permainan ini bukan sekadar soal penunjukan jabatan, melainkan tentang menemukan sosok yang mampu menjadi benteng negara di tengah berbagai tantangan.
Analisis dari pengamat pertahanan dan keamanan Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, memberikan serpihan petunjuk penting untuk memecahkan misteri ini.
Menurutnya, kriteria sang Menko Polkam idaman sudah jelas. Sosok ini harus memiliki dua sisi kekuatan yang tak terpisahkan.
"Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik," kata Fahmi dikutip dari ANTARA di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Kekuatan di belakang layar, menurut Fahmi, berarti memiliki posisi politik yang solid untuk mengorkestrasi harmoni di kabinet, parlemen, hingga akar rumput.
Sementara kekuatan di depan panggung adalah kemampuan menenangkan publik, memastikan rakyat merasa aman.
Jabatan ini, pada dasarnya, adalah jantung koordinasi keamanan negara, yang menghubungkan Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung. Ini bukanlah panggung untuk pemain baru.
Baca Juga: Langka! Rocky Gerung Puji Mundurnya Keponakan Prabowo, Sebut Standar Etika Baru Politisi
"Jabatan ini secara tradisi diisi figur senior, kuat secara politik, dekat dengan presiden, dan punya kapasitas komunikasi politik dan publik sekaligus," jelas Fahmi.
Dari petunjuk tersebut, tiga nama besar muncul sebagai kandidat utama dalam teka-teki ini. Masing-masing membawa rekam jejak dan kedekatan yang unik dengan pusat kekuasaan.
Petunjuk Pertama: Sjafrie Sjamsoeddin
![Menko Polkam Ad Interim Sjafrie Sjamsoeddi memberikan pernyataan pers usai memimpin rapat internal di Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (9/9/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/09/26085-rapat-perdana-menkopolkam-ad-interim-sjafrie-sjamsoeddin.jpg)
Sosok pertama adalah orang yang paling dekat dengan situasi saat ini, Menhan sekaligus Menko Polkam ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin. Ia adalah kartu yang sudah ada di atas meja.
"Pak Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Pertahanan saat ini, adalah figur senior yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, dan sedang diberi kepercayaan menjabat ad interim," kata Fahmi.
Kedekatannya dengan Prabowo dan pengalamannya menjadi modal utama yang tak terbantahkan.
Petunjuk Kedua: Hadi Tjahjanto

Nama kedua adalah seorang veteran yang sudah pernah menduduki kursi ini, Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto. Pengalamannya adalah jejak yang tak bisa dihapus.
"Beliau mantan Panglima TNI sekaligus mantan Menteri ATR/BPN era Presiden Jokowi, bahkan pernah menjabat Menko Polkam. Artinya, beliau sudah sangat memahami ritme kerja dan koordinasi di pos ini," terang Fahmi.
Hadi menawarkan stabilitas dan pemahaman mendalam.
Petunjuk Ketiga: Tito Karnavian

Kandidat kuat terakhir adalah Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Karirnya yang malang melintang dari pucuk pimpinan Polri hingga dua periode menjabat Menteri Dalam Negeri menjadikannya pemain strategis.
"Pak Tito Karnavian yang kini menjalani periode kedua sebagai Menteri Dalam Negeri, jelas punya pengalaman mendalam di bidang politik dalam negeri, birokrasi, dan keamanan," kata Fahmi.
Tito adalah representasi penguasaan medan politik dan keamanan domestik.
Tiga nama, tiga jejak rekam, namun hanya satu kursi yang tersedia.
Istana masih membisu, membiarkan teka-teki ini terus bergulir. Siapapun yang namanya akan diumumkan kelak, ia harus memenuhi satu syarat mutlak yang menjadi kunci dari seluruh misteri ini.
"Siapa pun yang dipilih nanti, kriterianya jelas, yakni harus kredibel, komunikatif, dan punya kedekatan politik yang memberi otoritas penuh dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi publik di bidang politik dan keamanan," terang Fahmi.