Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan yang baik bukan tentang seberapa banyak yang sudah dilakukan pemerintah, tetapi seberapa banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi alasan Jokowi selalu blusukan guna menyerap aspirasi.
"Saya sering turun ke bawah, turun ke daerah, turun ke masyarakat, menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar keinginan-keinginan mereka, dan mengetahui secara detail kepentingan masyarakat,” kata Jokowi dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Seluruh Dunia ke 69 di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2017).
Oleh karena itu Jokowi selalu berusaha mengawal setiap kebijakan pemerintah dari hulu sampai hilir, mulai dari mengontrol, mengecek, mengawasi, hingga memonitor.
"Selalu kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat,” ujar dia.
Dia menuturkan para pembuat kebijakan, para politisi, para birokrat, para pemimpin sosial, dan para pengusaha juga harus bisa melihat keadaan dari pandangan dan sisi kepentingan masyarakat bawah. Maka dari itu, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan.
"Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara,” kata dia.
Saat ini walaupun tidak mudah, lanjut dia, pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
“Saya tahu masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultral dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” ujar dia.
Dia mengklaim, pemerintah telah melakukan banyak hal dan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, serta pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.
“Hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para gubernur, wali kota, dan bupati yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.
“Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” kata dia.
Jokowi pun menyadari bahwa masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah pemerintah perihal penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM.
“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
"Saya sering turun ke bawah, turun ke daerah, turun ke masyarakat, menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar keinginan-keinginan mereka, dan mengetahui secara detail kepentingan masyarakat,” kata Jokowi dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Seluruh Dunia ke 69 di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2017).
Oleh karena itu Jokowi selalu berusaha mengawal setiap kebijakan pemerintah dari hulu sampai hilir, mulai dari mengontrol, mengecek, mengawasi, hingga memonitor.
"Selalu kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat,” ujar dia.
Dia menuturkan para pembuat kebijakan, para politisi, para birokrat, para pemimpin sosial, dan para pengusaha juga harus bisa melihat keadaan dari pandangan dan sisi kepentingan masyarakat bawah. Maka dari itu, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan.
"Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara,” kata dia.
Saat ini walaupun tidak mudah, lanjut dia, pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
“Saya tahu masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultral dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” ujar dia.
Dia mengklaim, pemerintah telah melakukan banyak hal dan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, serta pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.
“Hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para gubernur, wali kota, dan bupati yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.
“Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” kata dia.
Jokowi pun menyadari bahwa masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah pemerintah perihal penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM.
“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
