JK: Lima Ketua Umum dalam 3,5 Tahun, Rekor bagi Golkar

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu (20/ 12/2017) malam.

Dalam pidato, ia mengucapkan selamat atas terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang telah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.

Tak hanya itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar juga memaparkan dinamika politik yang terjadi di internal Golkar selama empat tahun terakhir, yaitu pergantian ketua umum hingga lima kali. Menurut JK, ini merupakan rekor nasional.

"Mungkin rekor dunia juga bahwa Partai Golkar dalam waktu tiga setengah tahun mempunyai lima Ketua Umum. Ada saudara Aburizal Bakrie, Agung Laksono, bersamaan. Setya Novanto, Idrus Marham dan Airlangga sendiri. Lima dalam waktu tiga setengah tahun," terangnya.

Kalla berharap kondisi seperti itu tak terjadi lagi terhadap Partai Golkar. Sebab, gejolak politik yang terjadi di internal Partai Golkar bisa berakibat pada gejolak politik nasional.

"Harapan kita mudah-mudahan apa yang telah dicapai kini merupakan hal yang terbaik. Sehingga punya efek yang baik dalam kehidupan politik bangsa ini," imbuhnya.

Sebagai pilar dari demokrasi, sambung JK, sudah sepatutnya partai politik memberi contoh pada publik bagaiamana menghidupkan nilai-nilai demokrasi dalam berpolitik.

Partai politik memiliki tugas sebagai perwakilan rakyat melalui kadernya di DPR RI hingga daerah. Maka tak elok jika fungsi perwakilan yang dimilikinya tidak sesuai dengan amanat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.

"Karena itulah maka jika kita ingin demokrasi bangsa ini lebih baik, maka pilarnya harus dibuat lebih demokratis. Tapi apabila, pilarnya, partainya yang tidak demokratis, maka kita sulit membangun demokrasi bangsa ini," papar Kalla.

Oleh karena itu, lanjut dia, jika tidak berjalan demokrasi maka akan menimbulkan crasidemo. "Ya memang crasidemo kalau tidak berjalan demokrasi. Itulah yang menyebabkan sampai lima ketua umum dalam waktu singkat. Karena adanya politik-politik crasidemo, karena tidak memahami arti demokrasi dalam partai politik," tutupnya.