Sandiaga Ingin Jalan Jati Baru Ditutup Total, Anies Menolak

Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui dirinya sebenarnya telah mengajukan penutupan total jalan Jati Baru Raya di Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk pedagang kaki lima. Namun, ide Sandiaga tersebut ditolak oleh Gubernur DKI Anies Baswedan yang menginginkan jalur untuk bus tetap ada.

"Sebetulnya saya mengusulkan, adanya dua-duanya ditutup. Tapi Pak Gubernur ingin sedikit ada transportasi, jadi satu saja yang ditutup," kata Sandiaga di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (30/12/2017).

Menurut Sandiaga penutupan salah satu jalur di jalan di depan Stasiun Tanah Abang tersebut telah meningkatkan jumlah penumpang yang naik busway explorer.

"Satunya lagi diintegrasi dan kemarin 12.000 orang yang naik di transjakarta explorer. Jadi ada integrasi tersebut, kita harapkan teman-teman yang ada sekarang naik kelas. Kalau sudah naik kelas tidak akan lagi bertahan di sana, tapi itu nanti, insyaalah nanti dua tahun kedepan bisa terintegrasi semua," katanya.

Sandiaga juga menegaskan bahwa sebelum memberlakukan penutupan sementara terhadap satu jalur tersebut, Pemprov DKI sudah berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas.

"Oh sudah koordinasi, tapi kemaren koordinasi lagi, jadi alhamdulilah terbangun komunikasinya dengan ada kritik dan sudah ada kesepahaman bahwa ini sementara," kata Sandiaga.

Sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia menilai kebijakan Anies-Sandiaga berpotensi maladministrasi.

"Kesan kami ini adalah maladministrasi, untuk sementara. Kami memiliki tiga jenjang yakni potensi maladministrasi, indikasi maladministrasi lalu baru maladministrasi.‎ Maka untuk sekarang ini memang indikasinya adalah potensi," kata Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala di gedung Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).

Untuk memastikan kebijakan Anies-Sandiaga tersebut maladministrasi atau tidak Ombudsman baru menggelar rapat pada awal Januari tahun 2018. Dengan menentukan statusnya, Ombudsman baru bisa memberikan rekomendasi yang sifatnya mengikat pemerintah daerah DKI untuk melaksanakannya.

"Kami akan rapat pada Januari mendatang untuk apakah kita lakukan kegiatan yang serius untuk buktikan dari yang potensi itu jadi indikasi dan jadi maladministrasi. Karena kalau sudab masuk ke maladmintstrasi kami berhak untuk memberikan rekomendasi," katanya