Israel Krisis Keuangan, Pemkot Yerusalem Pecat 2.150 Pegawai

Reza Gunadha | Suara.com

Sabtu, 06 Januari 2018 | 10:05 WIB
Israel Krisis Keuangan, Pemkot Yerusalem Pecat 2.150 Pegawai
Wali Kota Yerusalem versi Israel, Nir Barkat. [Times of Israel]

Suara.com - Pemerintah kota Yerusalem versi Israel, mulai memecat 2.150 pegawainya karena krisis keuangan.

Pemecatan itu dilakukan setelah Kementerian Keuangan mengancam bakal menutup banyak institusi pelayanan publik di Yerusalem kalau pemkot setempat tak melakukan penghematan.

Media Israel, Times of Israel, pada Jumat (5/1/2018), memberitakan ratusan pegawai pemkot Yerusalem sudah diberikan surat pemberhentian sejak Rabu (3/1).

Kekinian, sedikitnya 317 pekerja sanitasi, 64 polisi, 160 pekerja kesehatan keluarga, 18 asisten pemkot, dan 21 karyawan dari sejumlah otoritas lain sudah dipecat.

Wali Kota Yerusalem versi Israel, Nir Barkat, juga memotong dana kegiatan pemkot senilai USD72,4 juta atau setara Rp971 miliar. Pemotongan dana itu mengakibatkan 1.150 pegawai dipastikan bakal kehilangan pekerjaan.

Barkat mengklaim, krisis keuangan Yerusalem disebabkan oleh kebijakan sepihak Menteri Keuangan Moshe Kahlon yang menahan ratusan juta shekel (mata uang Israel) milik mereka.

Dana anggaran pemkot Israel itu tak dicairkan sang menteri, karena Barkat mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilihan umum terakhir.

"Kahlon bertanggung jawab atas 'pukulan yang menghancurkan' Yerusalem ini. Aku bersumpah untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengatasi krisis itu secara cepat, agar pemerintahan kota ini tak ditutup," tegas Barkat.

Ia mengatakan, penahanan dana anggaran pemkot itu menyebabkan berbagai program kebudayaan yang diharapkan bisa mendatangkan keuntungan dari kunjungan turis tak bisa dilaksanakan.

Namun, klaim Barkat itu dibantah oleh Kementerian Keuangan Israel. Mereka justru menegaskan, Menteri Kahlon sudah menyetujui peningkatan dana anggaran untuk Yerusalem.

Perseteruan Barkat dengan Kahlon semakin memburuk pada awal pekan ini, persisnya ketika truk sampah kota Yerusalem membuang satu ton sampah di luar kantor Kementerian Keuangan. Aksi itu diyakini banyak pihak diketahui dan direstui Barkat.

Untuk diketahui, Kahlon dulu ada pendukung PM Netanyahu. Ia juga kompatriot Netanyahu dalam membesarkan Partai Likuad yang kekinian berkuasa.

Namun, pada tahun 2015, Kahlon keluar dan membangun Partai Kulanu yang diproyeksikan menjadi versi moderat dari Likud. Mereka secara mengejutkan mendapatkan 10 kursi di Knesset, parlemen Israel pada tahun yang sama.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

ISIS Deklarasikan Perang terhadap Hamas Palestina

ISIS Deklarasikan Perang terhadap Hamas Palestina

News | Jum'at, 05 Januari 2018 | 11:26 WIB

Uni Eropa Kecam UU Israel untuk Hukum Mati Warga Palestina

Uni Eropa Kecam UU Israel untuk Hukum Mati Warga Palestina

News | Jum'at, 05 Januari 2018 | 11:10 WIB

Tamimi, Bocah Palestina Pertama yang Dibunuh Israel Tahun 2018

Tamimi, Bocah Palestina Pertama yang Dibunuh Israel Tahun 2018

News | Kamis, 04 Januari 2018 | 11:56 WIB

Israel Sahkan Undang-Undang Hukuman Mati untuk Warga Palestina

Israel Sahkan Undang-Undang Hukuman Mati untuk Warga Palestina

News | Kamis, 04 Januari 2018 | 11:26 WIB

Singapura Larang Peredaran dan Penayangan Film 'Palestina'

Singapura Larang Peredaran dan Penayangan Film 'Palestina'

News | Kamis, 04 Januari 2018 | 08:50 WIB

Terkini

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:48 WIB

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:31 WIB

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB

Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:17 WIB

Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas

Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:14 WIB

Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo

Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:07 WIB

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:02 WIB

Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!

Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:57 WIB

PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi

PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:56 WIB