Infografis
"Terus ini bagaimana hubungannya dengan perda-perda yang lain, bertabrakan apa nggak, kemudian aturan nasional gimana. Di luar negeri saja ada menteri urusan regulasi ya," tuturnya.
Saefullah meyebut tugas TGUPP bidang Harmonisasi Regulasi tidak akan bertentangan dengan tugas di Biro Hukum DKI.
"Ya ini mendukung Biro Hukum ya," katanya.
Tujuh nama pembantu Anies dan Sandiaga Salahuddin Uno itu memiliki latar belakang yang berbeda.
Rikrik adalah seorang advokat dan pengusaha. Ia juga merupakan mantan tim sinkronisasi Anies dan Sandi.
Djohermansyah adalah ahli pemerintahan dan otonomi daerah. Ia merupakan mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri 2010-2014. Ia juga pernah menjadi Penjabat Gubernur Riau tahun 2013.
Fitriani adalah ahli perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum Pusat Administrasi UI.
Sementara Mustafa adalah ahli hukum tata negara FH UI dan ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara UI. Kemudian Aria adalah ahli hukum perdata dan perdagangan internasional.
Sedangkan Sri Rahayu adalah Kepala Biro Hukum DKI 2008-2016. Bani merupakan sarjana Ilmu Hukum dengan kekhususan Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum UI.
Baca Juga: Fredrich dan Dokter Diduga Rancang Skenario Novanto Masuk RS
