Suara.com - “Mahar politik' untuk partai menjadi topik hangat menjelang Pilkada serentak 2018. Itu setelah mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti mengklaim “dipalak” oleh Partai Gerindra kalau ingin menjadi peserta Pilkada Jawa Timur.
Bahkan, La Nyalla mengakui sempat dimintakan mahar politik oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebanyak Rp40 miliar untuk dapat diusung sebagai calon gubernur di Jawa Timur.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar Mahyudin mengatakan, sejauh ini belum ada peraturan terkait mahar untuk partai politik dari seseorang yang ingin maju sebagai kandidat, baik eksekutif maupun legislatif.
"Saya kira biar maayarakat saja yang menilai, kalau ada partai-partai yang mengambil mahar politik. Biar saja masyarakat yang menilainya," kata Mahyudin di DPR, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Ia menilai, KPK mungkin bisa mengintervensi persoalan tersebut. Misalnya, menyelidiki sumber dana yang digunakan sebagai “mahar politik” kandidat, besarannya, serta motif di balik transaksinya.
"Apalagi pejabat petahana yang mau ikut pilkada, memberikan mahar politik ke partai, yang angkanya itu besar-besar. Ya mungkin bisa ditelusuri itu mahar politik itu dari mana," tutur Mahyudin.
Mahyudin mengatakan, Golkar sendiri tidak ada kebijakan terkait mahar politik yang diwajibkan pada kandidat.
"Tapi saya tak tahu yang terjadi di lapangan. Bisa saja ada orang secara sengaja memanfaatkan atas nama Golkar. Setahu saya tak ada kalau kebijakan ketua umum soal mahar," terangnya.
TERPOPULER
