Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali harus menjalani "shutdown" (penghentian sementara) aktivitas lembaga federal, setelah Senat gagal menyetujui anggaran pemerintah yang diajukan melalui rancangan undang-undang (RUU).
Dalam pemungutan suara di Senat, Jumat (19/1/2018) waktu setempat, RUU berisi anggaran belanja jangka pendek yang harusnya bisa membiayai pemerintahan AS hingga 16 Februari itu tidak mendapatkan 60 suara minimal yang dibutuhkan. Padahal di saat-saat terakhir, sempat digelar sejumlah pertemuan lobi-lobi antara dua kubu, yakni Partai Republik pendukung Presiden Donald Trump dengan Partai Demokrat.
Ini adalah kejadian "shutdown" terkini sejak terakhir kali terjadi pada tahun 2013 lalu. Namun lebih jauh, ini adalah "shutdown" pertama di mana Republik selaku partai pendukung Presiden tidak saja menguasai Gedung Putih tapi juga mendominasi lembaga legislatif (termasuk Kongres AS).
Sebagai respon atas kegagalan disetujuinya RUU tersebut, Gedung Putih pun segera melontarkan tuduhan negatif kepada pihak Demokrat. Mereka menyebut orang-orang Demokrat telah "melakukan penyanderaan terhadap warga negara yang dilindungi hukum demi mewujudkan permintaan tak bertanggung jawabnya".
"Mereka lebih mendahulukan politik ketimbang keamanan nasional kita, keluarga militer, anak-anak yang tak berdaya, serta kemampuan negara untuk melayani semua warga Amerika," ungkap juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, seperti dilansir BBC.
Namun sebaliknya, pimpinan Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan bahwa Presiden Trump telah menolak dua kesepakatan kompromi dari kedua pihak yang telah dicapai sebelumnya. Trump juga disebutnya tak mau menekan orang-orang Republik di Kongres.
Kenapa Bisa "Shutdown" dan Apa Kemungkinan Dampaknya?
Sebenarnya, belum begitu jelas ke mana arah pemungutan suara untuk RUU itu seiring mendekatnya deadline pada Jumat malam. Yang jelas, kubu Republik dan Demokrat memang berbeda pandangan dalam sejumlah isu-isu krusial.
Sebelumnya pada Kamis malam, DPR AS telah menghasilkan suara 230 berbanding 197 untuk menyetujui RUU yang akan memberikan anggaran bagi pemerintah hingga pertengahan Februari itu. Namun kemudian RUU itu gagal lolos di Senat dengan margin suara 50-49 saja.
Sebanyak lima legislator Republik disebut justru memilih menolak RUU tersebut di Senat, sementara sebaliknya lima orang Demokrat malah menyatakan mendukung.
Shutdown terakhir kali di AS terjadi pada 2013 lalu yang berlangsung selama 16 hari. Saat itu, sejumlah besar pegawai pemerintah harus dirumahkan.
Kebanyakan kantor pemerintahan akan ditutup karena UU Federal mengharuskan lembaga pemerintahan berhenti beraktivitas jika Kongres tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayainya. Taman-taman nasional, museum dan monumen misalnya, hampir dipastikan juga akan tutup. Dalam beberapa hari, layanan paspor dan visa juga biasanya akan berhenti.
Meski begitu, layanan-layanan mendasar dan penting akan tetap beroperasi. Termasuk di antaranya adalah yang terkait keamanan nasional (seperti militer), jasa pos, kontrol penerbangan, layanan perawatan medis, layanan obat-obatan darurat, bantuan bencana, penjara, perpajakan, hingga pembangkit dan pengelolaan listrik.
TERPOPULER
