Suara.com - Menjelang Pilkada Serentak 2018, strategi politik masing-masing kandidat menjadi hal yang perlu diperhatikan sekaligus diwaspadai. Salah satunya adalah strategi dengan menggunakan politik identitas yang berkaitan erat dengan isu SARA.
Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, apabila seorang kandidat mengedepankan politik indentitas, maka hal tersebut kemunduran dalam demokrasi.
"Kalau Pilkada mengekespolitasi politik identitas, menurut saya kemunduran peradaban demokarasi 80 tahun dan kalah dengan generasi Sumpah Pemuda," kata Basarah dalam diskusi 'Ancaman isu SARA dalam Pilkada 2018' di gedung Prinlmanaya Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
Basarah mengajak para calon kepala daerah menjaga kualitas demokrasi berdasarkan Pancasila dan UU. Ia menghimbau agar para kandidat tidak menghalalkan segala cara untuk menang, termasuk dengan cara menyebarkan isu SARA.
"Yang terpilih adalah pemimpin negara, bukan agama. Yang kita cari dari mereka apakah mereka dapat menyejahterakan rakyat sesuai janji, sesuai sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar anggota DPR itu.
Lebih lanjut, Basarah menilai, kampanye dengan menggunakan SARA berdampak jangka panjang bagi masyarakat. Dampak laten yang dirasakan, kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila dan UU negara akan menjadi berkurang.
"Dalam batin kita pasti banyak yang bertanya, apakah masih ada tempat sebagai janji Pancasila tentang persatuan Indonesia?" tuturnya.
"Padahal dalam UU pasal 27, mengatakan setiap WNI mempunyai kedudukan hukum di dalam pemerintahan. Pasal 28D juga menjamin hal yang sama," pungkasnya.
Baca Juga: ICW Peringatkan Kandidat Pilkada Serentak Tak Terkait Korupsi
