Kader PDIP yang Berani Jual Beli Rekomendasi akan Dipecat

Siswanto

Kamis, 25 Januari 2018 | 13:17 WIB
Kader PDIP yang Berani Jual Beli Rekomendasi akan Dipecat
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menangis saat menemui wartawan di depan pintu masuk kediaman pribadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2018), [Suara.com/Nikolaus Tolen]

Suara.com - Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan memecat kader yang berani jual beli rekomendasi untuk maju ke pilkada.

"Bagi siapa saja kader partai yang berani melakukan praktik jual beli rekomendasi akan kita berikan sanksi pemecatan. Baik itu kader di daerah maupun pengurus yang berada di DPP sekalipun," kata Hasto di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dikutip dari Antara.

Dia mengatakan PDI Perjuangan terbuka kepada publik mengenai cara atau aturan partai ketika ada pesta demokrasi yang dilakukan serentak.

Misalnya adanya peraturan pertai yang diterbitkan pada nomor 4 tahun 2015 dimana dalam peraturan ini sudah dirancang dengan yang namanya dana gotong royong.

"Jadi itu bukan praktik jual beli rekomendasi, melainkan pilkada tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Makanya kami bilang kepada calon kami memerlukan dana untuk biaya mereka, ketika melakukan kampanye dan lain sebagainya," katanya.

Kemudian Hasto juga mencontohkan pilkada yang pernah diikutnya untuk memenangkan salah satu pasangan yang maju dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Seperti pilkada di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat di sana bakal calon kepala daerahnya menyetorkan uang dengan tujuan untuk biaya kegiatan calon itu sendiri ketika bersaing di pilkada tersebut," ucap Hasto.

Hasto menambahkan, dana tersebut disetorkan setelah bakal calon ditetapkan, makanya dana itu salah satunya untuk dana saksi di pilkada tersebut.

"Pilkada bukan persoalan orang perorang, bukan persoalan calon melainkan permasalahan bersama dan partai dalam menghadapi hal tersebut," katanya.

Makanya dirinya tidak ingin namanya calon punya beban biaya politik yang terlalu besar. Makanya kami ada mengadakan sekolah para calon kepala daerah.

"Itu tujuannya untuk mengajarkan bagaimana strategi cara memenangkan pemilu atau pilkada dengan cara gotong royong. Agar biaya politik tidak bengkak dan kami tidak mau calon dari kami nantinya memiliki beban utang kepada investor setelah menang pilkada," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Hasto Ungkap Alasan Megawati Pilih Upacara di Sekolah Partai Ketimbang Istana

Hasto Ungkap Alasan Megawati Pilih Upacara di Sekolah Partai Ketimbang Istana

News | Senin, 17 Agustus 2026 | 17:31 WIB

Megawati Sentil Kemenkes Soal BPJS: Saya yang Bikin, Kenapa Sekarang Dikutik-kutik?

Megawati Sentil Kemenkes Soal BPJS: Saya yang Bikin, Kenapa Sekarang Dikutik-kutik?

News | Senin, 17 Agustus 2026 | 13:26 WIB

Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam

Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam

News | Senin, 17 Agustus 2026 | 12:44 WIB

Megawati: Hukum Indonesia seperti Zaman Belanda, Dijalankan tapi Tak Berkeadilan

Megawati: Hukum Indonesia seperti Zaman Belanda, Dijalankan tapi Tak Berkeadilan

News | Senin, 17 Agustus 2026 | 12:06 WIB

Dasco Jamin PDIP Tak Ditinggal di RUU Pemilu: Mereka Fraksi Terbesar

Dasco Jamin PDIP Tak Ditinggal di RUU Pemilu: Mereka Fraksi Terbesar

News | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 19:58 WIB

Tak Mau Berpolitik Tanpa Data, Megawati Sebut Riset dan Sains Vital bagi Pergerakan Partai

Tak Mau Berpolitik Tanpa Data, Megawati Sebut Riset dan Sains Vital bagi Pergerakan Partai

News | Selasa, 11 Agustus 2026 | 21:08 WIB

Pinka Harprani Dilantik Megawati Pimpin Sayap Partai TMP, Bawa Misi Gaet Suara Anak Muda

Pinka Harprani Dilantik Megawati Pimpin Sayap Partai TMP, Bawa Misi Gaet Suara Anak Muda

News | Selasa, 11 Agustus 2026 | 21:00 WIB

PDIP Minta Kenaikan Gaji Kepala Daerah Ditunda, Ini Alasannya

PDIP Minta Kenaikan Gaji Kepala Daerah Ditunda, Ini Alasannya

News | Jum'at, 07 Agustus 2026 | 22:06 WIB

Hak Jawab dan Koreksi Deddy Sitorus soal Artikel Suara.com

Hak Jawab dan Koreksi Deddy Sitorus soal Artikel Suara.com

News | Jum'at, 07 Agustus 2026 | 18:31 WIB

Hasto Wanti-wanti Demokrasi Bisa Mati Tanpa Kudeta Militer, Tanda-tanda Mulai Terlihat

Hasto Wanti-wanti Demokrasi Bisa Mati Tanpa Kudeta Militer, Tanda-tanda Mulai Terlihat

News | Minggu, 26 Juli 2026 | 16:48 WIB

Terkini

Demo DPR Ricuh, Polisi Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata

Demo DPR Ricuh, Polisi Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata

News | Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:13 WIB

Palmerah Membara: Pospol Petamburan Dikabarkan Dibakar Massa, Gas Air Mata Pecah Berkali-kali

Palmerah Membara: Pospol Petamburan Dikabarkan Dibakar Massa, Gas Air Mata Pecah Berkali-kali

News | Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:12 WIB

KPK Sita Dokumen Penting Usai Geledah 2 Kantor Dinas di Bogor

KPK Sita Dokumen Penting Usai Geledah 2 Kantor Dinas di Bogor

Jabar | Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:07 WIB

Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan

Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan

News | Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:05 WIB

Tak Ada Lagi Kabel Semrawut! Simpang PDAM Cibinong Bakal Disulap Punya Underpass Rapi

Tak Ada Lagi Kabel Semrawut! Simpang PDAM Cibinong Bakal Disulap Punya Underpass Rapi

Jabar | Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00 WIB

Seorang Nelayan di Pandeglang Tewas Mengenaskan Usai Rumahnya Meledak Diduga Karena Bom Ikan

Seorang Nelayan di Pandeglang Tewas Mengenaskan Usai Rumahnya Meledak Diduga Karena Bom Ikan

Banten | Kamis, 27 Agustus 2026 | 22:51 WIB

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Bogor

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Bogor

Bogor | Kamis, 27 Agustus 2026 | 22:45 WIB

Design dan Object di IDD, Saat Kursi hingga Cangkir Jadi Bagian Penting Sebuah Ruang

Design dan Object di IDD, Saat Kursi hingga Cangkir Jadi Bagian Penting Sebuah Ruang

Jakarta | Kamis, 27 Agustus 2026 | 22:36 WIB

99 Pekerjaan Disebut Fiktif, Eks Kadis Perkimtan Palembang Hanya Dituntut 1,5 Tahun

99 Pekerjaan Disebut Fiktif, Eks Kadis Perkimtan Palembang Hanya Dituntut 1,5 Tahun

Sumsel | Kamis, 27 Agustus 2026 | 22:30 WIB

CCTV Dirusak Massa Aksi DPR, Pemprov DKI Bakal Bawa ke Jalur Pidana

CCTV Dirusak Massa Aksi DPR, Pemprov DKI Bakal Bawa ke Jalur Pidana

News | Kamis, 27 Agustus 2026 | 22:16 WIB

×