Surat Emak-Emak untuk Anies Usai Didatangi Gerombolan Ormas

Saya bergegas berkoordinasi dengan Kelurahan, kepolisian, PLN dan dengan tegas menyatakan MENOLAK pasar malam di jalur hijau di wilayah saya.

Sebelum seluruh pihak terkait tiba di TKP saya sempat bertemu dengan Korlap kegiatan itu dengan topi ormasnya di Pos RW saya.

Menarik sekali pak Anies, karena dalam percakapan si Korlap berani menyebut nama bapak.

Saya: “Bapak dari mana?”

Korlap: Saya korlap **R bu, saya penyelenggara Pasar malam di Taman depan SD, untuk pedagang kecil, bu.

Saya: Penyelenggara? Bikin kegiatan itu kan harus punya ijin pak, bukan main datang dan bawa pedagang lalu nyantol listrik sesukanya dari tiang listrik jalan. Kok saya tidak tahu ada kegiatan di wilayah saya??

Korlap: kami sudah dapat ijin dari Pak Anies, dari **R pusat, dari Satpol PP Pusat, dari bla bla bla bla-bla bla, kata si Korlap. (Saya dengarkan saja dia ngoceh ujung bibirnya putih-putih berbusah).

Saya: Mana ijinnya pak, boleh saya lihat?

Korlap: nanti pasti ada ijinnya. Karena saya sudah bicara dengan 5 KORWIL **R yang ikut dalam Team pemenangan Gubernur Anies

Saya: Enggak ada hubungannya itu pak, Bapak harus dapat ijin dulu dari berbagai pihak. Warga saya keberatan ada kegiatan Pasar malam di Taman

Korlap: Warga yang mana bu?

Saya: Ya warga saya pak, mosok warga Roxi?

Korlap: Ya Nanti kita lihat saja bu, kita adu kuat-kuatan

Saya: Lho kenapa kok adu kuat-kuatan? Memangnya tinju? Kita pakai aturan yang berlaku saja pak

Singkat kata seluruh pihak dari berbagai instansi 3 Pilar kemarin akhirnya berkumpul di TKP; Kelurahan, Kecamatan, POLISI, Binmas, Babinsa, Danril, Satpol PP, Tokoh masyarakat dsb, berdialog dengan Korlap dan orang-orangnya serta para pedagang dan BATAL lah kegiatan pasar malam liar itu.

Good Job! Sebelumnya beberapa orang menelpon saya untuk mengijinkan pasar malam itu sekali saja, tapi saya tetap mengatakan TIDAK.

Pak Anies, Saya yakin ini ada hubungannya dengan kebijakan bapak menutup jalan di Tanah Abang yang melanggar berbagai undang-undang khususnya UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, sehingga menimbulkan keberanian pada kelompok-kelompok tertentu untuk copycat pelanggaran itu.

Mengatur wilayah sekecil RW pun tidak mudah, pak. Tanpa penegakkan hukum yang benar (tegas), setiap kelurahan di wilayah Jakarta yang merupakan perwakilan Pemerintah paling rendah, pasti akan pontang-panting mengatur wilayahnya.

Harusnya pak, hukum berlaku untuk semua orang; So, JUSTICE FOR ALL.

Salam

#BuRWPeduli