Suara.com - Rapat koordinasi nasional persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2018 diselenggarakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, hari ini.
Dalam pidato pembukaan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan bahwa tanggungjawab penyelenggaraan pilkada bukan hanya lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.
"Saya katakan tujuan kita (rakor) menyadarkan seluruh bangsa, bahwa Pemilu, Pilkada tidak hanya milik pemerintah, tidak hanya milik KPU, Bawaslu tapi seluruh bangsa Indonesia," ujar Wiranto.
Pilkada dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses kalau masyarakat dan penyelenggara pemilu bekerjasama.
"Pemilu akan tertib dan sukses kalau penyelenggara profesional. Kalau fasilitas pemerintah cukup. Kalau rakyat bebas memilih, kalau kontenstan adu kompetensi, bukan character assasination, mengadu black campaign. Kalau Parpol ikut aturan dan kalau aparat kemanan netral," kata dia.
Dalam pidato, Wiranto menyebut empat isu yang dapat mengancam kelancaran pilkada. Pertama, politik identitas.
"Politik identitas larinya ke SARA, putera daerah, bukan putera daerah, yang dapat membangun kerawanan sendiri."
Kedua, kampanye hitam, Ketiga, pembunuhan karakter. Keempat, money politic.
"Pembunuhan karakter hubungannya dengan media sosial yang merupakan ancaman baru bagi Indonesia termasuk dunia, bisa masuk kemana saja termasuk pilkada," ucap Wiranto.
"Keempat hal ini ancaman yang muncul dari dalam stakeholder sendiri. Kecuali itu ada ancaman dari luar radikalisme yang harus dihadapi aparat keamanan."
Semua elemen bangsa diharapkan ingat itu semua.
"Maka hari ini kita mengingatkan bahwa semua stakeholder, katakanlah semua yang terlibat dalam Pemilukada ini melaksanakan tugas dengan baik. Ini milik kita bersama, kehormatan bangsa disini nanti. Kita pertaruhkan. Untuk itu kita bersama sama untuk membicarakan itu dan itu perlu dilaksanakan," kata dia.
