Suara.com - Wacana Pilkada dipilih lewat DPRD ramai dibicarakan usai disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto saat pidato di acara HUT Ke-60 Golkar di Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024).
Prabowo saat itu sempat menyinggung mengenai usulan Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia terkait proses Pilkada dipilih lewat DPRD.
Dia juga menyinggung mengenai sistem demokrasi di Indonesia yang terlalu mahal.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" ujarnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas mencontohkan sistem demokrasi di sejumlah negara tetangga.
Lantas, bagaimana sejarah Pilkada di Indonesia?
Melansir dari laman Universitas Insan Cita Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada masa awal kemerdekaan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.
Saat itu, kepala daerah diangkat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Presiden mengangkat gubernur, sedangkan bupati atau wali kota diangkat oleh menteri dalam negeri.
Pemerintah saat itu punya alasan melakukannya, salah satunya mengenai stabilitas di tengah kondisi kurang kondusif.
Sistem tersebut terus dipertahankan hingga masa Orde Baru. Pengangkatan kepala daerah masih mempertahankan pola sentralisasi kekuasaan.
Kepala daerah tetap atas rekomendasi DPRD yang kemudian diangkat pemerintah pusat.
Perubahan terjadi saat Reformasi 1998. Kala itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah digedok yang memberikan kewenangan otonomi daerah lebih besar.
Akan tetapi, sistem pemilihan kepala daerah masih tetap diusulkan DPRD. Baru pada tahun 2004, saat diterbitkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memungkinkan untuk memilih kepala daerah secara langsung.
Pada Juni 2005, Pilkada secara langsung. Perkembangannya kemudian terjadi pada 2008. Pemerintah menggedok UU No. 12 Tahun 2008 yang memungkinkan seseorang untuk maju lewat jalur independen. Langkah tersebut memungkinkan untuk calon maju tanpa dukungan partai politik.
Kemudian pada 9 Desember 2015 dilakukan Pilkada serentak yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Dan, pada 2024 Pilkada serentak digelar melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
TERPOPULER
