Suara.com - Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Asmat yang ditetapkan Pemerintah sejak pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2018, masih dilanjutkan dalam bentuk satuan tugas berjangka menengah dan panjang. Jangka menengah akan berakhir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang akan sampai tahun 2024.
Bupati Asmat Elisa Kambu, dalam rapat koordinasi di pos komando pelayanan kesehatan, Rabu (21/2/2018), menyatakan terima kasihnya atas dukungan Pemerintah dan masyarakat dari berbagai penjuru tanah air dalam membantu masyarakat Asmat menghadapi kasus gizi buruk dan campak di wilayahnya.
“Semoga bantuan dan dukungan kepada masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat Asmat, dan semua pihak yang telah mengulurkan tangannya untuk masyarakat juga mendapatkan berkat,” ujarnya.
Untuk memastikan bahwa pelayanan dan penanganan KLB, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Mahram, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman, 22 Februari 2018, akan mendatangi Agats untuk memastikan kesinambungan program penanganan pelayanan kesehatan dan program perbaikan kualitas hidup masyarakat Asmat.
Dalam kunjungan tersebut, para menteri akan mengecek sarana dan prasarana kesehatan dan air bersih, serta berkoordinasi untuk menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan kesehatan secara lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai kementerian. Sarana dan prasarana yang saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain adalah sarana penyediaan air bersih, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah baru yang lebih besar. Selain itu, akan ada kegiatan pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, serta dialog dengan warga.
Dalam rapat koordinasi 21 Februari 2018, Komandan Satgas Lapangan Brigjen TNI Asep Gunawan mengatakan bahwa penanganan dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam jangka menengah dan panjang akan dipimpin oleh Bupati Asmat dengan Wakil Komandan adalah Komandan Kodim Asmat. Sementara itu Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani dalam rapat tersebut juga menambahkan pentingnya memastikan bahwa pelaksanaan program ini dapat menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menyangkut urusan kesehatan semata-mata.
“Yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana memastikan supaya program ini dapat berjalan secara efektif, dengan tetap mempertimbangkan budaya masyarakat setempat,” ujarnya.
Baca Juga: Ada Sejak Zaman Belanda, Moeldoko Akui KUHP Kini Tak Relevan
