REGIONAL:
Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan pengelolaan dana otonomi khusus Papua dari 2011 hingga 2017. Temuan BPK tersebut sudah dilaporkan ke Tim Otsus Papua dari DPR untuk dilakukan kajian lebih mendalam.
"Tadi telah disampaikan sejumlah masalah. Terkait apa yang dirasakan oleh masyarakat di sana terhadap penggunaan dana Otsus yang masih kurang dirasakan manfaatnya secara keseluruhan," kata Wakil DPR Fadli Zon usai gelar pertemuan dengan BPK di DPR, Jakarta, Senin (5/3/2018).
Fadli mengatakan salah satu temuan BPK yaitu regulasi penggunaan dana hibah.
"Ini akan menjadi bahan kajian bagi kita di Tim Otsus Papua," ujar Fadli.
Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar. Semua temuan BPK terkait dana Otsus Papua sudah disampaikan secara detail ke DPR.
"Jadi ini masalah regulasi harus kita perbaiki, karena rekomendasi BPK itu antara lain ke sana. Peraturan-peraturan pendukung dan melihat dari kondisi Papua itu sendiri," tutur Bahrullah.
Selain itu sistem kendali di internal penerima dana Otsus juga mesti diperbaiki. Bukan saja menjadi tugas BPK, melainkan juga BPKP, Provinsi serta Kabupaten/Kota.
"Kita harus sama-sama melihat ini secara jernih, terkait permasalahan transparansi dan akuntabilitas di Papua," ujar Bahrullah.
Bahrullah mengatakan berdasarkan temuan oleh BPK, terdapat potensi penyalahgunaan dana Otsus Papua oleh penerima. Namun, ia tidak bisa menyampaikan jumlah kerugian negara akibat penyalahgunaan dana tersebut.
"Kalau hal itu kan bukan ranah kami disini untuk disampaikan. Tapi bisa dilihat bahwa dalam beberapa hal kasus-kasus yang dekat dengan Tipikor itu sudah ada temuan BPK yang disampaikan," kata Bahrullah.
"Berapa besarnya kita tidak melihat. Tapi yang jelas, Papua sudah lebih dari Rp60 triliun selama tahun 2011. Sudah ada yang ditindaklanjuti," tambah Bahrullah.
TERPOPULER
