Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I) Tri Widodo, menilai apa yang telah dilakukan KPU terhadap partainya dan partai lain yang tidak lolos verifikasi Pemilu 2019 merupakan perbuatan dzalim.
Hal ini diungkapkan Tri Widodo dalam diskusi bertajuk 'Ngopi (ngobrolin pemilu Indonesia) yang ke-8' yang diselenggarakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di komplek Pusdiklat DKI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (07/3/2018).
“Dengan ini, saya dari P3I dan kawan-kawan seperjuangan lainnya memang telah jelas-jelas didzalimi oleh KPU,” kata Widodo.
Pasalnya, hingga saat ini meskipun acap kali sudah mengikuti berbagai tahapan pendaftaran Parpol, partainya masih tetap saja dinyatakan belum lengkap oleh KPU dan Bawaslu.
“Beberapa kali kami sudah mengikuti tahapan-tahapan, baik dari mulai awal pendaftaran sampai saat sekarang. Tapi jelas-jelas KPU dan Bawaslu menyatakan bahwasanya kami ini masih belum lengkap. Baik administrasi maupun data-data yang telah ditetapkan oleh KPU,” ungkapnya.
Padahal, menurut Widodo, kepengurusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia sudah lengkap ada di 34 propinsi seluruh Indonesia. Pun demikian dengan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.
Dirinya menyesalkan tindakan KPU yang menganulir partainya yang baru tahap administrasi saja sudah tidak diloloskan. Tri Widodo menggambarkan kondisi ini sebagai bentuk carut marut buruknya sistem verifikasi yang dilakukan oleh KPU.
“Belum sampai fatwa administrasi saja sudah dicoret-coret,” kata Tri Widodo menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh KPU. (Priscilla Trisna)
