Suara.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan jika dari sisi parpol, upaya afirmati perempuan bisa terakomodir dengan cara keberpihakan dari penempatan calon perempuan pada nomor urut jadi.
Ia mengatakan meskipun sistem proposional terbuka tapi kontribusi nomor urut terhadap keterpilihan itu masih sangat tinggi.
"Karena dapil kita ini besar, tiga sampai sepuluh. Nah dapil yang besar memicu pemilih kesulitan untuk mengenali calon. Kalau dapilnya kecil, pemilih lebih mudah mengenali calon,” katanya, di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).
Tapi kalau dapil besar, karena kesulitan mengenali calon maka prefensinya adalah nomor urut dianggap semakin kecil sebagao representasi kualitas dan keberpihakan partai.
Ia mencontohkan Pengalaman PPP dimana perempuan, ditempatkan di 30 persen dapil no urut 1 maka angka keterpilihannya naik 100 persen.
“Belajar dari itu. kalau partai ingin menunjukkan keberpihakan terhdap perempuan adalah dengan menempatkan caleg erempuan di nomer jadi pada nomor urut 1 sekurangnya di 30 persen per dapil,”jelasnya.
Yang kedua, lanjutnya adalah insentif bagi caleg perempuan berupa kontribusi pendanaan kampanye.
Ia menyampaikan skemanya, partai mendapat bantuan keuangan partai naik. 1000 untuk DPP, 1200 provinsi, 1500 kabupaten kota.
“Nah dari pendanaan negara untuk parpol ini harus ada reserve budget atau afirmatif budgeg yang di alokasikan untuk kaderisasi perempuan,”katanya.
Menurut dia, jika perempuan dikader dengan benar, maka akan ada ikatan ideologis. Agar perempuan tidak asal comot.
Karena, ia menjelaskan kembali, memenangkan perempuan artinya, juga harus memenangkan partai. Karena kalau perempuannya suaranya paling banyak pun kalau partainya tidak dapat kursi kan tidak bisa terpilih.
"Berarti ada dua, yang pertama soal pendanaan, kontribusi pendanaan dan yang ketiga tetap saja menurut saya afirmasi itu harus diperkuat. Terutama dari peraturan KPU dan Bawaslu," jelasnya.
Titi meminta KPU konsisten menunjukkan keberpihakan ataupun kebijakan afirmasi yang harus terus berkeanjutan. Perempuan dinasti mendapat tempat karena mereka tidak melakukan kaderisasi namun harus mengisi slot perempuan. Akibatnya, yang terjadi para istri atau saudara perempuan dari kader yang ada itu yang kemudian direkrut oleh elit partai.
