Suara.com - Massa di Inggris menggelar unjuk rasa di hadapan kantor perdana menteri di Downing Street dan Istana Buckingham Palace, di tengah kunjungan resmi dari Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman, Rabu (7/3/2018).
Putra Mahkota, seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (8/3), berkunjung ke Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri Theresa May dan Ratu Elizabeth II.
Ratusan demonstran dari kelompok Stop The War Coalition dan Hands Off Yemen, berdiri di depan Downing Street membawa poster-poster dengan pesan yang bertuliskan: "Tolak Pangeran Mahkota. Hentikan penjualan senjata ke Arab Saudi" dan "Bin Salman adalah Kriminal Perang".
Anggota parlemen dari Partai Labour Chris Williamson mengatakan, Arab Saudi melanggar HAM bukan hanya dengan operasi militer yang mereka luncurkan di kawasan Timur Tengah, tapi juga dari sisi kebijakan domestik.
Dia mengkritik pemerintah Inggris yang menyambut baik sang pangeran.
"Krisis kemanusiaan yang disebabkan rezim Saudi di Yemen sangat menjijikan dan didukung oleh penjualan senjata dari Inggris,” tegas Williamson.
Pangeran Mahkota, May dan pejabat-pejabat Inggris lainnya akan membahas isu kerja sama keamanan dan pertahanan serta perdagangan dan investasi antara kedua negara kerajaan itu.
Selama ini, Inggris menjadi salah satu pemasok senjata untuk Arab Saudi dan meraup untung milyaran dari penjualan itu.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Inggris dikecam karena dianggap mendukung perang Saudi di Yaman.
Baca Juga: Bulog Akui Penyerapan Beras Cuma 5 Persen dari Total Produksi
Pemimpin oposisi Jermy Corbyn mengkritik May dan pemerintah Inggris karena bersikap lunak terhadap rezim Saudi. Dia mengatakan Inggris seperti "mendukung dalam aksi yang dinyatakan PBB sebagai kejahatan perang".
Tapi, Perdana Menteri Inggris membela hubungan pemerintahannya dengan Saudi dan mengatakan Inggris berperan besar dalam menyoroti isu-isu yang dihadapi Saudi.
"Perdana Menteri sempat mengungkit keprihatinan kami terkait situasi kemanusiaan di Yaman. Perdana Menteri dan Pangeran Mahkota menyetujui pentingnya menyediakan akses untuk bantuan dan aktivitas komersil, termasuk melalui pelabuhan. Mereka juga sepakat solusi politik adalah satu-satunya cara mengakhiri konflik dan penderitaan di Yaman," kata seorang juru bicara Downing Street.
Lebih dari 10.000 warga sipil telah tewas dalam perang Yaman dan sekitar delapan juta warga terancam kelaparan akut sejak koalisi yang dipimpin Saudi menerapkan blokade di sejumlah pelabuhan utama Yaman.
