Suara.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany santai menanggapi kritik yang dilontarkan media Rusia, karena dianggap menghina Presiden Vladimir Putin dan situasi politik negeri tersebut.
"RBTH (Russia Beyond, media Rusia) mengkritik pernyataan saya yang dianggap mendiskreditkan Putin. Berkaitan dengan itu, saya perlu memberikan sejumlah tanggapan," ujar Tsamara melalui keternagan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (6/4/2018).
Pertama, Tsamara memahami keberatan RBTH, sebagaimana tercantum dalam laman media versi bahasa Indonesia Rusia Beyond di Facebook.
"RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional," tukasnya.
Kedua, ia mengatakan kritiknya tehradap Putin tersebut dalam konteks menanggapi pernyataan Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon.
Fadli sebelumnya mengakui mengidolakan Putin, dan berharap Indonesia memunyai pemimpin sepertinya pada Pilpre 2019.
"Komentar saya tentang Putin itu ditujukan kepada publik, mengenai pernyataan Fadli yang ingin rakyat memilih calon pemimpin seperti Putin saat pilpres. Fadli mengatakan sosok seperti Puin cocok sebagai pengganti pemimpin yang ‘planga-plongo’,” tutur Tsamara.
Tsamara mengakui, Fadli berhak mengagumi sosok Putin. Tapia ia tak sependapat kalau Indonesia harus memiliki seperti mantan agen dinas rahasia Uni Soviet tersebut.
"Tapi saya juga wajib mengingatkan masyarakat, bahwa pemimpin seperti Putin tak layak bagi Indonesia. Sebab, kita berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi," terangnya.
"Ketika saya mengkritik Putin, bukan berarti saya anti terhadap masyarakat Rusia. Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya menggunakan politik identitas untuk memenangkan pilpres,” tambahnya.
Sementara mengenai Putin yang dinilainya sebagai diktator dan membiarkan praktik korupsi, Tsamara menuturkan hanya mengutip dari pernyataan negara-negara demokratis dunia.
"Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian," tandasnya.
TERPOPULER
