Presiden Resmikan Keramba Lepas Pantai I di Pangandaran

Suara.com - Proyek Keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA offshore) pertama di Indonesia, terealisasi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. KJA offshore tersebut, nantinya akan diisi dengan benih ikan kakap putih, yang mana fasilitas ini memiliki 8 lubang dan setiap lubangnya akan diisi sekitar 120 ribu ekor benih ikan.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher) mendampingi Presiden RI Joko Widodo, meresmikan KJA offshore di Pangandaran. Ia menyebut, hadirnya KJA merupakan sebuah proses transfer ilmu dan transfer teknologi.

"Hari ini kita meresmikan Keramba Jaring Apung, yang offshore, yang lepas pantai. Ini kita harapkan menjadi sebuah lompatan kemajuan, sebuah terobosan. Ini pertama di Indonesia," kata Jokowi, di kawasan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Cikidang Pangandaran.

KJA offshore dibiayai dari APBN 2017, sebesar Rp 42 miliar per daerah. Proyek serupa direalisasikan di Sabang dan Karimunjawa. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli teknologi keramba dan fasilitasnya dari Norwegia.

Terkait operasional, Jokowi menyebut bahwa KJA offshore ini akan melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) nelayan yang memasok pakan tambahan. Kemudian total jumlah orang yang terlibat langsung di dalamnya antara 215-250 orang, dan yang tidak langsung terlibat kurang lebih 220 orang.

"Lihat hasilnya nanti. Penerbaran benih bisa lebih banyak yaitu sekitar 1,2 juta. Hasil produksinya bisa lebih tinggi, yaitu 816 ton per tahun, dengan delapan lubang/keramba," kata Jokowi.

"Coba bandingkan dengan keramba jaring apung biasa, yang produksinya hanya 5,4 ton per tahun per unit. Berlipat berapa coba?" sambungnya.

Jokowi berharap, KJA offshore menjadi cikal bakal berlipat gandanya nilai tambah dari budi daya perikanan Indonesia. Ia ingin semakin banyak pihak yang terlibat dalam KJA Offshore ini.

Terkait pemasaran hasil budi daya ikan nantinya, bisa ekspot, kata Jokowi, bisa ke Timur Tengah, Australia, Jepang. Ekspor ikan masih ada dalam posisi yang baik.

"Negara-negara lain sudah kehabisan ikan. Tapi kita masih ada peluang untuk meningkatkan produksi lagi. Kita harus ingat, bahwa 2/3 negara kita adalah air, 70 persen negara kita adalah air. Ini kita harus ingat," kata Jokowi.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menuturkan, hadirnya KJA offshore ini merupakan wujud dari cita-cita presiden, yang ingin Indonesia maju ke depan dalam budi daya aquaculture.

"Di Pangandaran, saya selain aquaculture juga mengembangkan Politeknik untuk pendidikan, research, dan membesarkan KJA, juga terkait urusan pakan," kata Susi.

Susi menyebut, yang akan mengelola KJA nanti adalah KUD Minasari, Minapadi, dan Minarasa, dari Parigi, Batu Karas, dan Pangandaran.

Nelayan akan mendapatkan hasil dari sisa hasil usaha (SHU) dari kelola usaha KJA yang dilakukan bersama dengan BUMN, Perindo, dan Perinus.

"Jadi bersama-sama masyarakat, hasilnya untuk dijual di sini (dalam negeri), ataupun untuk ekspor," ungkap Susi.

Susi juga menjelaskan, dipilihnya ikan kakap putih sebagai bibit yang dikembangkan, adalah untuk mengembalikan jenis ikan tersebut yang sudah hampir jarang. Sebelumnya kakap putih merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari di Pangandaran.

Selain itu, kakap putih juga dinilai bisa diolah menjadi berbagai produk ketimbang jenis ikan budidaya lainnya. Pasar kakap putih pun dilihat lebih luas. Permintaan kakap putih lebih banyak dari Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Australia.

Tak lupa, Susi memohon kepada para nelayan, supaya sadar menjaga lingkungan laut Pangandaran.

"Mudah-mudahan cita-cita presiden menjadikan poros maritim tercapai, selain penangkapan, juga ada KJA offshore, teknologi ini luar biasa," katanya.

Menurut Susi, perlu satu kekuatan besar baik dari koperasi, kemudian BUMN untuk sinergi. Kalau KJA offshore dua tahun berhasil, akan ditambah keberadaannya di beberapa tempat lagi.

Aher mengungkapkan, secara geografis, Jabar dikelilingi laut di utara, dengan laut Jawa, dan selatan dengan Samudera Hindia. Jabar memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan yang tidak diragukan lagi.

"Potensinya amat sangat luas. Panjang pantai 842,66 km, dan luas laut lebih dari 18.000 km2, serta secara administratif terdiri dari 11 kota/kabupaten di Jawa Barat yang memiliki hak pengelolaaan atas sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah teritorial 12 mil laut," katanya.

Jabar, kata Aher, termasuk dalam dua wilayah pengelolaan perikanan. Ada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP) 573 di Samudera Indonesia dan WPP 712 di laut Jawa wilayah utara.

"Untuk produksi perikanan sendiri, pada tahun 2017 tercatat sebesar lebih dari 1,4 juta ton ikan. Produksi perikanan budi daya, dan perikanan tangkap sebesar 265 ribu ton," kata Aher.

Adapun kontribusi perikanan tangkap di Indonesia, Jabar mampu memberikan kontribusi 0,07 persen.

Kepada masyarakat, Aher berharap keberadaan KJA lepas pantai dapat diterima dengan penuh rasa syukur, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Aher inginkan, KJA dapat memberi hasil yang optimal bagi kelestarian sumber daya ikan, dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.