Suara.com - Anggota Komisi III Ahmad Sahroni berharap Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan menghargai kebhinekaan. Momentum Hari Kelahiran Pancasila diharapkan mengikis gerakan radikal termasuk terorisme.
Sahroni mengingatkan, dengan Pancasila sebagai dasar negara, pendiri negara telah mempersatukan Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan bahasa serta kebudayaan menjadi satu bangsa. Sayangnya, hingga beberapa tahun terakhir, upaya menghancurkan persatuan masih terus bermunculan.
"Terkait Hari Kelahiran Pancasila, saat ini saya pribadi menganggap yang sedang marak sekarang tentang radikalisme mungkin sudah keluar dari ranah semestinya. Padahal dasar kita bernegara dari Pancasila dan UUD," kata Sahroni melalui keterangan persnya, Jumat (1/5/2018).
Sahroni mengungkapkan, penanggulangan terorisme meski terus dilakukan oleh penegak hukum dibantu TNI. Sebab bibit-bibit terorisme bisa saja bermunculan. Bahkan tak hanya dengan upaya pembibitan terhadap kaum muda, aksi terorisme yang dilakukan beberapa waktu lalu bahkan melibatkan anak-anak.
"Radikalisme model baru ini melibatkan anak. Doktrinnya luar biasa, melalui media sosial, misalnya mengajarkan anak bukan lagi bercita-cita jadi Presiden, dokter atau pengusaha besar. Ini kultur yang harus diperbaiki dari atas ke bawah. Sedih melihat Indonesia dengan kultur luar biasa dibandingkan negara lain di dunia harusnya lebih adem dan terjalin silatirahmi yang hebat," ujarnya memaparkan.
Politikus Partai NasDem ini mengingatkan, upaya pengkaderan terus dilakukan jaringan teroris. Bukan hanya telah menjangkau lingkungan akademis seperti kampus ataupun unversitas, tapi jaringan ini bahkan telah berani menanamkan paham radikal ke aparat penegak hukum.
"Jangankan universitas, dari kepolisian pun sudah masuk. Lambat laun akan menjadi sel baru, perlahan didoktrin dan memakai sarana medsos. Bisa jadi 10 tahun ke depan ada orang-orang baru (teroris) yang tidak kita pikirkan," tegas Sahroni.
Lebih jauh Sahroni meyakini upaya pemberantasan terorisme setelah disahkannya UU Antiterorisme akan semakin lebih baik, salah satunya dengan pelibatan TNI di dalamnya. Ia meminta pemberantasan terorisme tak terus dikaitkan dengan pelanggaran HAM karena tindakan dilakukan para pelaku justru membuat Indonesia terkukung dalam kesedihan.
Dalam kesempatan yang sama dia juga menekankan akan pentingnya menjaga keharmonisan khususnya atas berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Khususnya di tahun politik dan jelang pemilihan Presiden dan legislatif yang dilakukan secara serentak, Polri selaku aparat penegak hukum dan TNI harus mampu mendeteksi upaya dimunculkannya kegaduhan dan memecah belah persatuan.
