Suara.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, mengaku risau dengan banyaknya masjid milik perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang mengundang penceramah pendukung gagasan khilafah.
Kerisauan itu diungkapkan Komaruddin setelah berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta puluhan praktisi bidang sosial, budaya, agama, serta akademisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/6/2018).
"Kita juga peduli terhadap ceramah keagamaan yang masuk di berbagai tempat di BUMN. Itu ironis. Itu masjid BUMN tapi ceramahnya pro khilafah," ujar Komaruddin kepada wartawan.
Menurut Komaruddin, perlu ada penjelasan ke masyarakat terkait terkait bahaya sistem khilafah. Kalau sistem tersebut diterapkan di tanah air, ia khawatir Negara Kesatuan Republik Indonesia akan bubar.
"Oleh karena itu persoalan khilafah bukan semata persoalan keagamaan saja, tapi ini ekstensi dari bangsa ini. Dan mengapa HTI Khilafah di berbagai negara ditolak, termasuk di Timur Tengah? Sama saja itu mengambil alih negara," kata dia.
"Kalau khilafah mengambil pemerintahan, maka itu akan banyak pihak yang keberatan. Bukan hanya militer, polisi, tapi juga masyarakat, umat beragama, karena mereka ikut andil memperjuangkan Republik, masak diambil," Komaruddin menambahkan.
Komaruddin berharap ke depannya seluruh lembaga atau pihak yang ingin mendatangkan penceramah untuk lebih selektif atau meminta rekomendasi dari pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
"Ini dikoordinasikan agar masyarakat ikut partisipasi. Jadi jangan langsung di tangan pemerintah, tapi masyarakat dilibatkan," tutup Komaruddin.
