Suara.com - Pemerintah kembali merumuskan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang sebelumnya sempat dirumuskan pada tahun lalu dalam rapat paripurna kabinet di Istana Bogor pada tahun lalu. Badan tersebut bersifat independen yang diisi oleh 17 anggota dari tokoh masyarakat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa DKN dibentuk guna menyelesaikan masalah-masalah berskala nasional baik secara mediasi.
"Sepanjang hal-hal yang tidak melalui proses peradilan, di luar proses itu ada juga kita mau menghidupkan mekanisme mediasi, mekanisme yang sifatnya pendekatan budaya tradisi kerukunan hidup berbangsa," ujar Jimly di Gedung Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat pada Selasa (5/6/2018).
Jimly melihat tidak semua konflik harus diselesaikan dengan cara hukum mengingat masih ada cara lain yang lebih kultural untuk menyelesaikan sebuah konflik.
"Kalau semua masalah diselesaikan secara hukum apalagi hukumnya pidana nanti penuh penjara. Sedangkan masuk penjara itu cuman 30 persen yang tobat, 30 persen itu dendam, 40 persen makin jadi, maka ini mau mengembangkan pendekatan yang lebih kultural," katanya.
Ia pun menambahkan, nantinya DKN akan membantu memberikan solusi untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
"Tanpa mengabaikan pendekatan hukum tapi ini melengkapi supaya ada solusi jangan terkatung katung. Yang jauh lebih penting yang sekarang dan masa depan. Jadi kita harus cegah kira kira begitu," ucapnya.
Akan tetapi, Jimly tak mau menyebut secara detil kasus masa lalu apa yang akan diselesaikan terlebih dahulu nantinya.
"Pokoknya kasus-kasus yang dianggap berskala nasional termasuk sekarang kan, tapi ya boro boro menyelesaikan masalah yang sekarang, masalah yang dulu aja belum beres kan gitu," pungkasnya.
