Suara.com - Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman membantah jika kritikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo dalam sebuah siaran Facebook sebagai salah satu cara untuk menaikan elektabitas.
“Nggak tepat lah kalau dikaitkan ke sana (menaikkan elektabilitas),” ujar Habiburokhman di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Kamis (21/6/2018).
Ia mengklaim jika elektabilitas Partai Gerindra selama ini baik dan stabil.
“Bukan sekedar wacana, bukan sekedar propaganda, tapi karena sikap tegas kami membela rakyat,”ujarnya.
Ia mengatakan, contoh dalam konteks pelemaham terhadap KPK. Gerindra adalah partai yang kemarin menolak pansus. Dalam konteks membela rakyat terkait harga pangan Gerindra merupakan anggota fraksi rajin mengkritisi pemerintah.
“Ini berdasar riset ya, naiknya elektabilitas Gerindra bukan karena propaganda, pencitraan atau pidato, naiknya elektabilitas Gerindra karsna sikap tegas dan jelas,”ujarnya.
Ia menyampaikan jika di daerahnya banyak membela buruh dan komunitas petani, hal tersebut yang membuat semuanya menjadi riil.
“Jadi berbagai pemberitaan buruk, kalau dibanding dengan kerja riil, itu gak akan sebanding,”katanya.
“Karena memang itu urusan langsung ke basis massa. Itu yang membuat elektabilitas kami naik. Siapa sangka saat ini Gerindra, menurut survei yang kami lakukan, kami berada di nomor dua saat ini. Mayoritas survei kami ada di nomor dua. Kalau filling saya, kami rasanya ada di no.1,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat mengunggah video di akunmilik pribadinya pada hari Selasa (19/6/2018) sekitar pukul 19.30 WIB lalu dengan durasi 37 menit.
Dalam video itu, Prabowo berpidato menyangkut ekonomi-politik. Selain itu, terdapat pula pesan untuk para kader yang akan menghadapi pemungutan suara Pilkada pada 27 Juni nanti.
Prabowo pun menilai kekayaan Indonesia sudah dikuasai asing. Hanya segelintir rakyat Indonesia alias kurang dari 1 persen atau tak lebih dari 300 keluarga yang bisa menikmati kekayaan Indonesia.
