Suara.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) mengerahkan 21.278 personel gabungan TNI/Polri untuk akan menjaga kondusifitas Pilkada Serentak di Jateng. Jumlah itu masih ditambah 123 ribu personel Linmas yang akan bahu membahu mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Mereka akan mengawal dan mengamankan sejak distribusi logistik hingga penghitungan suara Pilgub Jateng dan Pilkada di tujuh kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Tengah," kata Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, usai apel pasukan pengamanan Pilkada di lapangan Simpang Lima, Semarang, Senin (25/6/2018) sore.
Menurut Condro, pengamanan dilakukan dengan langkah dan dinamika yang sudah ditentukan, termasuk patroli gabungan skala besar. Begitu juga penempatan personel di kantor-kantor KPU, Bawaslu, serta pasangan calon peserta Pilkada.
"Personel terbagi dalam empat kelompok yang akan bergerak ke empat penjuru mata angin dari titik pusat kota. Dilakukan mulai besok Selasa (26/6/2018) sampai penghitungan suara selesai pada tanggal 27 Juni," Condro menjelaskan.
Total ada 9.713 personel TNI dan 1.142 personel dari Polda Jateng. Khusus untuk kepolisian akan diperbantukan ke Polres yang kekurangan personel dari unsur Brimob dan Gegana.
"Sore ini kami kirim 1.142 personel untuk diperbantukan di Polres yang kekurangan. Setelah di Polres personel akan didistribusikan ke TPS-TPS," kata Condro.
Kepolisian juga turut mengamankan pendistribusian logistik Pilkada dari kecamatan, desa, dan pengiriman ke TPS paling lambat pukul 06.00 WIB pada 27 Juni 2018.
Selain pengamanan logistik, TNI/Polri juga mengantisipasi ancaman teror. Polda Jateng menerjunkan Tim Cyber Polda secara intensif patroli untuk memantau black campaign atau kampanye hitam.
"Siaga 24 jam, untuk aksi terorisme sudah dilakukan langkah bersama Densus dan TNI. Kami lakukan proaktif kemarin ada enam orang yang akan melakukan teror di Jateng," katanya lagi.
Baca Juga: Adik dan Sopir Kompak Bantah Herman Hery Terlibat Pengeroyokan
Condro juga menjamin netralitas TNI/Polri, netralitas tersebut diwujudkan dengan tidak menggunakan wewenang, tidak memberikan dukungan ke Paslon, serta tidak memasang atribut atau foto Paslon.
"Kapolri menginstruksikan kepada semua anggota untuk tidak terlibat dalam penghitungan suara, tugas aparat hanya mengamankan. Kalau ada anggota yang tidak netral, masyarakat dapat melaporkan langsung ke Propam Polda Jateng maupun melalui hotline dan e-complain. Nanti akan ada sanksinya bagi anggota," imbuhnya. (Adam Iyasa)
